×
×
Kamis, 23 September 2021
OBS 2019
loading content

Anggaran Janggal DPRD DKI, Dana Baju Rp2 Miliar

Rabu, 23 Desember 2020, 11:10 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

Anggaran Janggal DPRD DKI, Dana Baju Rp2 Miliar

Ilustrasi (Foto: detikfinance)

Infoanggaran.com, Jakarta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menemukan kejanggalan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (DKI) Jakarta 2021. Salah satunya adalah anggaran pakaian yang mencapai Rp2 miliar lebih, tepatnya Rp2.310.670.340.

Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri Bahri mengungkapkan bahwa kejanggalan itu ditemukan dalam Rancangan Kerja Tahunan (RKT) anggota DPRD DKI Jakarta.

"Di dalamnya ada isi pembelanjaan model komputer itu yang masih ngaco-ngaco, dan kita sudah suruh benahin," ujar Bahri, Selasa (22/12/2020).

Misalnya, kata dia, pengadaan model komputer itu berada pada sub dengan kegiatan objek belanja, pakaian sipil lengkap, belanja peralatan audio, belanja model komputer pada sekretariat DPRD DKI yang direncanakan senilai Rp5,1 miliar lebih.

Selain itu, pihaknya juga menemukan kejanggalan lainnya mengenai pembahasan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

"Msalnya, untuk kegiatan publikasi dan dokumentasi Dewan senilai Rp350 miliar lebih," jelasnya.

Selanjutnya, ada untuk kegiatan kunjungan kerja dalam daerah senilai Rp27 miliar lebih dan pada kegiatan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD senilai Rp41,4 miliar.

Untuk diketahui, RAPBD DKI Jakarta 2021 diketok dan resmi mendapat persetujuan bersama pada rapat paripurna 7 Desember 2020. APBD DKI Jakarta disahkan menjadi Rp84,1 triliun, bertambah Rp1,7 triliun dari besaran MoU Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021 DKI Jakarta yaitu Rp82,5 triliun.

Bahri mengatakan kejanggalan anggaran DPRD DKI Jakarta di APBD 2021 besarannya cukup banyak. “Jika ditotal, besaran anggaran janggal yang ditemukan Kemendagri untuk kegiatan DPRD DKI mencapai ratusan miliar,” pungkasnya.

 

Salah Input

Kendati demikian, Bahri juga menyatakan ada kemungkinan salah input kejanggalan-kejanggalan anggaran tersebut.

"Mungkin salah penempatan rekening saja, tapi kita masukkan dalam evaluasi dan harus diperbaiki. Kegiatan-kegiatan minta ditunda, nanti keluar hasil evaluasi setelah 15 hari. Dia kan perbaiki tujuh hari ini, ubah dan diperbaiki. Dari sisa uang itu kita geser ke DTT dan dana pencegahan Covid-19," ujar Bahri.

Pasalnya, saat ini baru diterapkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Nomenklatur yang baru memungkinkan kesalahan input data yang berakibat pada kesalahan-kesalahan penamaan kegiatan.

"Salah rumah, salah penempatan kode anggaran saja. Karena di 2021 ini sistem baru," kata Bahri.

Ia menjelaskan, setelah anggaran itu diperbaiki, sisa dananya akan dimasukan ke dana tak terduga (DTT). Dana tersebut akan digunakan untuk penanggulangan Covid-19.

 

Batal Naik

Selain kejanggalan yang diduga salah input itu, Bahri juga menjelaskan bahwa ada beberapa untuk anggaran tunjangan yang mulanya diusulkan untuk naik seperti tunjangan perumahan dan transportasi batal naik.

"Rincian kita memang di keuangan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi, enggak jadi naik," ucapnya.

Kenaikan itu dibatalkan sebelum diusulkan ke Kemendagri.

Tagar. #kemendagri #Anggaran DKI #Transparansi Anggaran #dprd dki

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Rabu, 22 September 2021, 23:03 WIB

Komisi XI DPR Ragu Core Tax System Efektif Dulang Pajak

Saat ini Kemenkeu sedang mematangkan pembuatan core tax system sebagai upaya dukungan peningkatan potensi penerimaan negara.

selengkapnya
Komisi XI DPR Ragu Core Tax System Efektif Dulang Pajak