×
×
Sabtu, 23 Oktober 2021
OBS 2019
loading content

Anggaran Covid-19 Riau: Alokasi Kecil, Serapan Rendah

Senin, 22 Februari 2021, 15:36 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Anggaran Covid-19 Riau: Alokasi Kecil, Serapan Rendah

Ilustrasi. (jawapos.com)

Infoanggaran.com, Jakarta – Alokasi anggaran penanganan Covid-19 pada 2020 di Provinsi Riau, termasuk 12 kabupaten/kota di Riau, mencapai Rp1,8 triliun. Komposisinya, penanganan kesehatan sebesar Rp753,49 miliar atau 56 persen, dampak sosial Rp450,13 miliar atau 34 persen, dan dampak ekonomi Rp135,23 miliar atau 10 persen.

Menurut Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau Triono Hadi, jumlah alokasi tersebut relatif kecil dibandingkan dengan total belanja daerah.

“Alokasinya memang relatif kecil, rata-rata di bawah 10 persen dari belanja daerah,” ujar Triono saat merilis hasil Evaluasi Kebijakan Anggaran Covid-19 di Riau secara virtual, Senin (22/2/2021).

Secara proporsi, hanya Kota Dumai yang lebih baik. Kota ini mengalokasikan anggaran Covid-19 sebesar 14 persen dari total belanja daerah, anggarannya Rp191 miliar.

Sementara daerah lainnya tidak lebih 10 persen. Rinciannya, alokasi anggaran penanganan Covid-19 di Meranti (Rp86,3 miliar) dan Rokan Hulu (Rp109,3 miliar) sebesar 8 persen, Bengkalis (Rp182,7 miliar) dan Siak (Rp220,6 miliar) 7 persen.

Provinsi Riau (Rp474,6 miliar), Indragiri Hulu (Rp85 miliar), dan Rokan Hilir (Rp102 miliar) lebih kecil lagi, yakn di angka 6 persen. Sementara Indragiri Hilir (Rp104,2 miliar) dan Pekanbaru (Rp111,2 miliar) di angka 5 persen.

Selebihnya, Kuantan Singingi (Rp56 miliar) sebesar 4 persen, Pelalawan (Rp52 miliar) 3 persen, serta paling kecil Kampar (Rp43,7 miliar) 2 persen.

Triono mengatakan, anggaran penanganan Covid-19 di Riau relatif kecil akibat masing-masing daerah tidak optimal dalam melakukan realokasi.

Di Provinsi Riau, misalnya. Menurut Triono, penyesuaian anggaran di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) sangat minimalis. Salah satunya Dinas Lingkungan Hidup hanya 7 persen dari Rp141,4 miliar menjadi Rp131,2 miliar.

“Malah di Sekretariat DPRD justru mengalami peningkatan 0,02 persen (saat penyesuaian anggaran),” imbuh Triono.

Di tengah alokasi yang kecil, serapan anggaran penanganan Covid-19 di 12 kabupaten/kota di Riau juga rendah. Bahkan cenderung lamban.

“Per Agustus 2020, rata-rata masih di bawah 50 persen,” kata Triono memberi bukti.

Rinciannya, Dumai sebesar 49 persen atau Rp98,2 miliar, Rokan Hilir 46 persen atau Rp31,2 miliar, Pekanbaru 37 persen atau Rp7 miliar, Indragiri Hilir 35 persen atau Rp37 miliar, Kampar 34 persen atau Rp11,2 miliar.

Lalu Pelalawan 21 persen atau Rp5,7 miliar. Meranti 19 persen atau Rp16 miliar, Indragiri Hulu 13 persen atau Rp14,3 miliar, Siak 11 persen atau Rp21,3 miiliar, dan Kuantan Singingi sebesar 6 persen.

Dari 12 kabupaten/kota, hanya Bengkalis yang lebih dari 50 persen, tepatnya 54 persen atau Rp112,3 miliar dari pagu.

Begitu juga pagu anggaran Covid-19 Provinsi Riau sebesar Rp474,6 miliar, tidak terserap secara optimal. Bahkan realisasi anggaran penanganan kesehatan hanya 79 persen dari pagu Rp86,7 miliar.

“Kita juga belum dapat secara detail apa yang kemudian sebenarnya direalisasikan pada aspek jaring pengaman sosial dan penanganan kesehatan,” jelas Triono.

Dalam kesempatan yang sama, akademisi Dahlan Tampubolon menilai peran anggaran Covid-19 tidak berdampak signifikan terhadap perekonomian Riau. “Apalagi realisasi anggarannya (terjadi) pada bulan-bulan mepet yang cepat, terutama pada triwulan IV,” jelas dia.

Di saat perekonomian melemah akibat pandemi, lanjut Dahlan, seharusnya pemerintah daerah melakukan belanja lebih cepat karena "government standing itu memiliki multiplier effect yang lebih cepat terhadap perekonomian.”

Dia meminta pemerintah daerah di Riau serius mendorong percepatan belanja daerah pada tahun anggaran 2021, terutama terkait penanganan Covid-19. Hal ini dilakukan supaya terjadi pergerakan ekonomi yang lebih cepat di Riau.

“Ada baiknya disegerakan saja. April 2021 ini beberapa kegiatan harus realisasi, bukan lagi masih tender,” harap Dahlan.

 

Minim Keterbukaan

Selain permasalahan di atas, Triono mengatakan implementasi kebijakan anggaran Covid-19 di Riau pada 2020 juga minim keterbukaan informasi, khususnya di kabupaten/kota.

“Di tingkat provinsi kita cenderung bisa melihat data secara detail, tapi di tingkat kabupaten/kota sulit sekali,” jelas dia.

Soal keterbukaan informasi penanganan dampak sosial di 12 kabupaten/kota, contoh Triono, pihaknya sulit mendeteksi "apa yang sudah dilakukan, siapa penerima manfaatnya, dan seterusnya.”

Begitu juga soal pengadaan barang dan jasa. Padahal, mekanisme pengadaan barang dan jasa di masa pandemi memiliki tingkat risiko korupsi yang tinggi.

“Risiko-risiko ini kemungkinan terjadi ketika keterbukaannya tidak dilakukan di daerah,“ tukas dia.

Lebih lanjut Triono mengingatkan bahwa instrumen keterbukaan informasi anggaran Covid-19 penting dilakukan oleh kabupaten/kota. Tujuannya agar bisa sama-sama melakukan korektif supaya kebijakan bisa dilakukan dengan baik.

Permasalahan keterbukaan informasi anggaran Covid-19 juga diakui oleh anggota Komisi III cum Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau Karmila Sari.

“Memang untuk keterbukaan informasi belum terlalu sempurna. Ini merupakan catatan bagi Pemprov Riau, OPD-OPD, untuk dana-dana yang sudah terealisasi secara detail,” kata Karmila.

Dia mengatakan informasi yang detail bukan perkara yang sulit di era digital seperti sekarang ini. Terlebih, masing-masing daerah sudah punya website resmi.

“Contohnya, riau.go.id itu memungkinkan bisa menjadi kanal informasi anggaran penanganan Covid-19 secara lengkap, pemanfaatannya ke mana saja,” imbuh Karmila.

Kendati masih minim keterbukaan informasi, Karmila menegaskan bahwa DPRD Riau akan terus mengawasi pengelolaan keuangan daerah termasuk anggaran Covid-19. “Karena kita tahu dana yang didapatkan oleh APBD juga dari publik,” pungkasnya.

Tagar. #transparansi #anggaran covid-19 #fitra riau #Pemprov Riau #keterbukaan informasi

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Senin, 18 Oktober 2021, 15:26 WIB

Ketua DPRD DKI: Anies Harus Jelaskan Penggunaan Anggaran Formula E

Hak interpelasi perlu dilakukan DPRD DKI semata-mata untuk menjalankan fungsi pengawasan.

selengkapnya
Ketua DPRD DKI: Anies Harus Jelaskan Penggunaan Anggaran Formula E
DPRD DKI Sepakati APBD Rp79,52 Triliun

Senin, 11 Oktober 2021, 21:09 WIB

DPRD DKI Sepakati APBD Rp79,52 Triliun