×
Minggu, 25 Oktober 2020
loading content

Anggaran Covid-19 Meningkat, Jumlah Terpapar Ikut Naik

Selasa, 28 Juli 2020, 19:11 WIB
Penulis: Redaksi
Editor: Yenglis Dongche

Anggaran Covid-19 Meningkat, Jumlah Terpapar Ikut Naik

Ilustrasi (Foto: Pikiran Rakyat)

Infoanggaran.com, Jakarta – Sekretaris Jenderal FITRA Misbah Hasan prihatin atas besaran anggaran Covid-19 yang ternyata tidak berkorelasi positif terhadap jumlah masyarakat yang terpapar Covid-19.

Menurut Misbah, penambahan anggaran Covid-19  berbanding lurus dengan peningkatan jumlah masyarakat yang terpapar Covid-19.

Fakta ini, ujar Misbah, memperlihatkan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19 tidak efektif. "Salah satunya karena serapan anggaran masih rendah,” kata Misbah dalam webinar “Seberapa Urgent Perampingan Organisasi dan Refocusing Anggaran Dibutuhkan?” pada Selasa, (28/7/2020).

Baca juga : Anggaran Covid-19: Jumlah Besar, Serapan dan Transparansi Rendah

Dalam kajian FITRA ihwal penyerapan APBD se-Indonesia untuk menangani pandemi Covid, terjadi efisiensi anggaran sekitar Rp160,6 triliun. Namun, hampir semua daerah tidak mematuhi ketentuan bersama yang dibuat Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.

Data terakhir per 22 Juli 2020, dari total Rp695 triliun anggaran stimulus penanganan Covid-19, penyerapannya baru di angka 19 persen atau senilai Rp135 triiliun.

 

Restrukturisasi dan Refocusing

Padahal, kata Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Komunikasi Politik dan Informasi Juri Ardiantoro, restrukturisasi dan refocusing anggaran bertujuan untuk mempercepat penanganan Covid-19, baik pemulihan kesehatan dan juga ekonomi.

Sayangnya, restrukturisasi belum terlaksana seluruhnya lantaran tidak mudah melakukan restrukturisasi secara serentak dalam waktu singkat.

Mengenai refocusing, kata Juri, sebenarnya anggaran itu digeser dari dana yang sudah ada di kementerian dan lembaga (K/L).

Lebih lanjut Juri menjelaskan, pengalaman penanganan pandemi Covid-19 ini merupakan pengalaman baru bagi semua negara yang terjangkit. Penyebarannya cepat dan belum ada infrastruktur yang memadai untuk menangani pandemi ini, sehingga pemerintah harus berkerja lebih ekstra.

Oleh sebab itu, lembaga negara tidak bisa bekerja seperti biasa dan cara lama, tetapi harus mengubah cara pikir dan cara kerja untuk bisa kerja cepat dan inovasi baru, termasuk melakukan perampingan organisasi untuk mempercepat gerak pemerintah.

“Jadi, lembaga yang fungsinya tidak efektif dan bisa diperankan oleh kementerian maka akan dihapus, termasuk SDM yang tidak produktif,” tegas Juri.

Hal ini dilakukan untuk lebih menghadirkan peran pemerintah.

Baca juga: Tata Kelola Anggaran Covid-19 Harus Direvitalisasi

Senada, Deputi Bidang Edukasi Sosialisasi Partisipasi dan Kemitraan Badan Restorasi Gambut Dr. Myrna A Safitri menyatakan organisasi yang ramping memang diperlukan agar bisa bergerak cepat, tetapi juga tepat sasaran.

Myrna lantas mencontohkan Badan Restorasi Gambut yang SDMnya kurang dari 200 orang, tetapi dibentuk dengan maksud dan tujuan khusus. “Kami adalah lembaga nonstruktural untuk mempercepat kinerja pemerintah,” katanya.

Namun berbeda dengan kedua pembicara, Sekretaris Jenderal FITRA Misbah Hasan menyayangkan pembubaran tim transparansi industri ekstraktif yang dinilai tidak tepat untuk saat ini. Karena pada saat ini banyak sekali kebijakan yang harus disoroti terkait industri ekstraktif.

“Lembaga ini potensial memberikan dukungan kepada negara, terutama dari sisi pendapatan,” tutur Misbah.

 

Penulis: Yenglis D

Editor: Jimmy Radjah

Tagar. #dana corona #anggarancorona #restrukturisasi #penanganan covid-19 #realokasi anggaran #anggaran2020 #covid-19

Artikel Lainnya

Jumat, 23 Oktober 2020, 15:31 WIB

Realisasi Capai 84 Persen, Komisi VIII Yakin Belanja Kemensos Tepat Sasaran

Realisasi anggaran Kemensos mencapai sebesar Rp112,6 triliun atau 84 persen dari total pagu Rp134 triliun.

selengkapnya
Realisasi Capai 84 Persen, Komisi VIII Yakin Belanja Kemensos Tepat Sasaran
Bamsoet Minta Menkeu Jelaskan Pemanfaatan ULN

Jumat, 23 Oktober 2020, 12:22 WIB

Bamsoet Minta Menkeu Jelaskan Pemanfaatan ULN