×
×
Kamis, 13 Mei 2021
OBS 2019
loading content

Alokasi Pendidikan 20 Persen Masih Bermasalah, YAPPIKA: Bereskan!

Jumat, 04 Desember 2020, 16:47 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Alokasi Pendidikan 20 Persen Masih Bermasalah, YAPPIKA: Bereskan!

Ilustrasi (radioidola.com)

Infoanggaran.com, Jakarta - Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat alias YAPPIKA meminta pemerintah membereskan pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total belanja APBN.

"Cukup banyak masalah dan tantangan dalam pengalokasian anggaran untuk memenuhi hak pendidikan," ujar Direktur YAPPIKA Fransisca Fitri dalam diskusi virtual "Menilik Anggaran Pendidikan Nasional: Laporan Hasil Kajian Analisis Anggaran 2016-2020", Jumat (4/12/2020).

Salah satu masalahnya, kata Fransisca, serapan anggaran pendidikan tidak selalu mencapai 20 persen dari total realisasi belanja APBN meski pengalokasiannya sejalan dengan mandat konsitusi. "Fluktuatif dari tahun ke tahun," terangnya

Menurut paparan dia, serapan anggaran pendidikan di bawah 20 persen dari total realisasi belanja APBN terjadi pada 2016 dan 2018, masing-masing hanya 19,89 persen atau Rp370,81 triliun dan 19,51 persen atau Rp431,73 triliun.

Selain itu, lanjut Fransisca, "sebagian besar anggaran digunakan untuk belanja tidak langsung dan belanja yang tidak langsung berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan".

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di bidang pendidikan juga masih bermaslah. Meski mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, menurut Fransica, DAK Fisik belum menjawab problem kesenjangan akses dan kualitas infrastruktur pendidikan di Indonesia.

"Jumlah sekolah rusak sebenarnya hampir tidak ada perubahan. Jadi dari tahun ke tahun hampir tidak mengalami perubahan, berkisar 170 ribu ruang kelas yang rusak di Indonesia," jelas Fransisca, mencontohkan.

Selama 2016-2020, DAK FISIK mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Di mana realisasi 2016 Rp2,2 triliun, realisasi 2017 Rp6,7 triliun, realisasi 2018 Rp8,8 triliun, pagu 2019 Rp16,9 triliun, dan pagu 2020 Rp18,9 triliun.

 

Belanja Langsung Terus Turun

Abdul Waidl, salah satu tim Penyusun Kajian Analisis Agggaran Pendidikan 2016-2020, menambahkan bahwa besaran persentasi alokasi anggaran fungsi pendidikan terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

"Belanja langsung yang terkait dengan pendekatan akses dan kualitas untuk pendidikan semakin mengalami penurunan," jelas Abdul.

Mengacu paparan Abdul, anggaran fungsi pendidikan pada 2016 sebesar 11,44 persen dari total alokasi. Lalu turun menjadi 10,43 persen pada 2017, turun menjadi 10,03 persen pada 2018, turun menjadi 9,34 persen pada 2019, dan turun lagi menjadi 9,32 persen pada 2020.

Selain itu, Abdul mengatakan kebijakan anggaran pendidikan juga belum maksimal melaksanakan amanat UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

"Masih banyak sekolah umum yang belum siap untuk melaksanakan pendidikan inklusif," terang Abdul.

Ketidaksiapan itu di antaranya disebabkan oleh keterbatasan sarana prasarana, kurikulum, ketersediaan guru, dan alat bantu ajar yang sesuai dengan kondisi disabilitas sewa.

"Anggaran yang disediakan juga sangat minim," pungkas Abdul.

Tagar. #kemendikbud #apbn #anggaran pendidikan

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Selasa, 11 Mei 2021, 17:50 WIB

Tata Kelola Pemerintahan Buruk Penyebab Papua Belum Maju

Jika persoalan pemerintahan bisa dibenahi,maka tujuan Otsus dapat tercapai.

selengkapnya
Tata Kelola Pemerintahan  Buruk Penyebab Papua Belum Maju