×
×
Sabtu, 23 Oktober 2021
OBS 2019
loading content

Ada Syarat Sertifikat Vaksin, Pemerintah Harus Perluas Vaksinasi

Rabu, 11 Agustus 2021, 11:11 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

Ada Syarat Sertifikat Vaksin, Pemerintah Harus Perluas Vaksinasi

Ilustrasi (Foto: Istimewa)

Infoanggaran.com, Jakarta  Ketua DPR RI Puan Maharani berharap wacana penetapan sertifikat vaksin sebagai syarat berkegiatan juga dibarengi dengan perluasan cakupan vaksinasi Covid-19.

"Kalau pemerintah ingin menerapkan syarat sertifikat vaksin, maka cakupan vaksinasi harus terus diperluas. Jangan sampai ada warga yang belum divaksin karena alasan kuota vaksin di wilayahnya terbatas, sehingga terhalang untuk mengakses tempat umum," kata Puan dikutip dari laman resmi DPR RI, Rabu (11/8/2021).

Menurut Puan, saat ini masih banyak wilayah yang masuk dalam kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 tetapi cakupan vaksinasinya rendah.

Puan khawatir penetapan syarat vaksinasi akan menyebabkan ketidakadilan. Contohnya pembukaan tempat ibadah secara terbatas syarat sertifikat vaksin di wilayah PPKM Level 4.

Menurutnya, hal itu akan sulit dilakukan di daerah yang mayoritas masyarakatnya belum divaksinasi.

“Jadi jangan sampai warga merasa tidak mendapat keadilan karena tidak bisa beribadah lantaran tidak punya sertifikat vaksin. Padahal, dia belum divaksin bukan karena tidak mau, tetapi karena vaksin di daerahnya terbatas,” kata Puan.

Untuk itu, pemerintah harus mencari solusi atas potensi ketidakadilan terkait penerapan syarat sertifikat vaksin bagi warga yang ingin mengakses tempat umum.

“Jadi kalau syarat sertifikat vaksinnya diberlakukan untuk semua warga, ketersediaan vaksin juga berlaku untuk semua warga. Artinya, tidak boleh ada warga yang belum divaksin karena keterbatasan vaksin. Di situ aspek keadilannya,” tegas Puan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, pemerintah merencanakan penggunaan surat atau sertifikat bukti vaksinasi Covid-19 sebagai syarat masyarakat untuk mengakses tempat umum.

"Jadi nanti kalian ke restoran enggak pakai ini (sertifikat vaksin), ditolak. Belanja enggak pakai ini juga ditolak. Karena ini demi keselamatan kita semua," kata Luhut, Jumat (6/8/2021).

Tagar. #syarat vaksinasi #sertifikat vaksin #DPR RI #data vaksinasi #realisasi vaksinasi

Artikel Lainnya

Jumat, 22 Oktober 2021, 14:42 WIB

ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim

Substansi RKUHP masih berpotensi menghadirkan overkriminalisasi dengan adanya sejumlah pasal karet.

selengkapnya
ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim
Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN

Kamis, 21 Oktober 2021, 16:28 WIB

Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN
Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'

Selasa, 19 Oktober 2021, 19:56 WIB

Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'
DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19

Selasa, 19 Oktober 2021, 11:24 WIB

DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19