×
×
Kamis, 18 Agustus 2022
OBS 2019
loading content

Ada Potensi Rp1.071 T Sebagai Peluang Pasar Produk Dalam Negeri

Selasa, 05 April 2022, 15:04 WIB
Penulis: Romauli Lubis
Editor: Maryono

Ada Potensi Rp1.071 T Sebagai Peluang Pasar Produk Dalam Negeri

Ilustrasi katalog produk barang. (Foto: smartprint).

Infoanggaran.com, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro menyebut, terdapat potensi belanja sebesar Rp 1.071,4 triliun yang dapat dioptimalkan sebagai peluang pasar produk dalam negeri. 

Sumber dana itu berasal dari porsi belanja barang dan belanja modal dalam APBN sebesar Rp539,9 triliun dan APBD Rp532,5 triliun. 

Karena itu, Kemendagri meminta pemerintah daerah (pemda) melakukan percepatan pengelolaan Katalog Elektronik Lokal (e-katalog) dan Toko Daring. 

“Ada potensi Rp500 triliun lebih kurang untuk barang dan jasa, yang bisa dialokasikan atau bisa diarahkan agar membeli produk-produk dalam negeri,” sebut Suhajar dalam Sosialisasi Percepatan Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal dan Toko Daring, dikutip pada Selasa (5/4/2022). 

Suhajar mengungkapkan, acara sosialisasi ini bertujuan mempercepat pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

Sebab itu, pemda harus segera membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Daerah juga wajib mengalokasikan paling sedikit 40 persen dari nilai anggaran belanja barang/jasa produk usaha kecil dan/atau koperasi. 

Selain itu, pemda juga harus membentuk, mengelola, dan mengembangkan Katalog Elektronik Lokal. 

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP Gatot Pambudhi menyampaikan bahwa Kepala LKPP telah memberikan persetujuan kepada seluruh pemda untuk menjadi pengelola Katalog Elektronik Lokal. 

Pemda dapat melakukan percepatan pencantuman barang/jasa Katalog Elektronik Lokal hanya dengan tiga langkah yaitu inisiasi pencantuman barang/jasa, pendaftaran penyedia katalog elektronik, dan penayangan. 

"(Birokrasi) sudah sedemikian kita pangkas," ujar Gatot.

Sementara, Direktur Pengembangan Sistem Katalog Yulianto memaparkan, ada empat langkah optimalisasi melibatkan pelaku usaha lokal dalam platform belanja pemerintah e-Katalog.  

Pertama, inventarisasi pelaku usaha lokal berpotensi. Kedua, pendampingan proses kepemilikan akun penyedia. Ketiga, pengecekan ketersediaan produk di https://e-katalog.lkpp.go.id. Keempat, pendampingan proses pendaftaran dan penayangan produk. 

"Nanti di situ terinformasi kira-kira sudah berapa kesiapan Etalase Produk," kata Yulianto.

Tagar. #produk #belanja #pemda

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Rabu, 25 Mei 2022, 17:31 WIB

Anggaran Pemilu Belum Cair Seluruhnya

Pencairan ini sangat krusial lantaran tahapan pendaftaran partai dan verifikasi partai akan mulai pada Agustus dan Desember.

selengkapnya
Anggaran Pemilu Belum Cair Seluruhnya