×
×
Kamis, 09 Desember 2021
OBS 2019
loading content

Ada 31.624 ASN Terima Bansos dari Pemerintah

Jumat, 19 November 2021, 17:42 WIB
Penulis: Romauli Lubis
Editor: Jimmy Radjah

Ada 31.624 ASN Terima Bansos dari Pemerintah

Bantuan sosial (bansos) dari Kemensos yang akan disalurkan.(Sumber foto: Merdeka.com)

Infoanggaran.com, Jakarta - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menemukan ada 31.624 aparatur sipil negara (ASN) dari 34 provinsi yang menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.

Data Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebutkan, dari jumlah ASN pemerima bansos, 28.965 adalah ASN aktif, sisanya diperkirakan adalah pensiunan. Data tersebut merupakan hasil verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Yang aktif itu setelah kita cek di data BKN, mungkin sisanya tuh sudah pensiun, itu 28.965 ASN aktif,” kata Risma, Kamis (18/11/2021). Risma melanjutkan, ASN tersebut menerima berbagai macam bansos, seperti bantuan pangan non-tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Menurut dia, ASN yang menerima bansos tersebut ada yang berprofesi sebagai dosen, tenaga medis, dan lainnya. Penerima bansos itu ada di antaranya tinggal di DKI Jakarta, yakni wilayah Menteng. Namun, Risma tidak menyebutkan lokasi PNS yang terindikasi masih menerima bansos.

Risma mengatakan, ASN semestinya tidak boleh mendapatkan bansos dari pemerintah. Dalam aturan, ASN tidak terkualifikasi sebagai individu yang berhak menerima bansos karena sudah menerima pendapatan rutin dari pemerintah.

Dari temuan data ini akan dikembalikan ke daerah masing-masing agar diperiksa ulang dan ditindaklanjuti. Risma berharap daerah segera memberikan respons balasan.

Seperti diketahui, Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa pernah menyebutkan salah seorang pejabat eselon I di kementeriannya mendapatkan bansos sembako dari pemerintah.

Dia heran seorang pejabat pemerintahan mendapatkan bansos sembako. Dia menduga, bantuan salah kirim itu terjadi lantaran data bansos yang belum diperbarui.

Bansos merupakan salah satu upaya percepatan pemerintah menangani kemiskinan. Pemerintah juga telah mengatur soal ketentuan pemberian bansos dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. 

Pasal 1 UU tersebut menyebutkan, fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Mengutip isi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non-Tunai, penerima bantuan sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.

Kemudian, Pasal 2 PP Nomor 39 Tahun 2012 mengatur soal prioritas penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menyebut penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan tidak layak dan kriteria masalah sosial. Masalah sosial itu yakni kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, serta korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB) Tjahjo Kumolo menekankan hal serupa. Meski begitu, Tjahjo menyebut tidak ada aturan yang secara spesifik melarang ASN untuk menerima bantuan sosial. Namun, menurut Tjahjo, pada dasarnya pegawai ASN merupakan pegawai pemerintah yang memiliki penghasilan tetap dan tunjangan dari negara sehingga tidak berhak mendapat bansos.

“Oleh karena itu, pegawai ASN tidak termasuk dalam kriteria penyelenggaraan kesejahteraan sosial,” kata Tjahjo.

Menurutnya, pensiunan PNS selain eselon I dan II diperbolehkan menerima bansos selama sesuai dengan kebijakan yang berlaku. “Pensiun eselon I dan Eselon II ya sebaiknya menolak. Pensiunan pegawai, menurut saya, tidak masalah dengan cek data kelurahan atau desa bagaimana posisinya,” ucap Tjahjo.

 

Tagar. #miskin #verifikasi DTKS #ASN Terima Bansos #ASN #bansos #mensos

Artikel Lainnya

Kamis, 09 Desember 2021, 19:15 WIB

Rumah Cegah, Aplikasi Pencegahan Korupsi dari Kemendikbud Ristek

Seiring perkembangan dunia digital, program pencegahan korupsi dapat dilakukan melalui aplikasi Rumah Cegah.

selengkapnya
Rumah Cegah, Aplikasi Pencegahan Korupsi dari Kemendikbud Ristek