×
×
Kamis, 09 Desember 2021
OBS 2019
loading content

82 Persen Nelayan Tak Punya Akses BBM Bersubsidi

Rabu, 07 Juli 2021, 20:07 WIB
Penulis: Redaksi
Editor: Jimmy Radjah

82 Persen Nelayan Tak Punya Akses BBM Bersubsidi

Ilustrasi (Foto: Istimewa)

Infoanggaran.com, Jakarta –Survei Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menunjukkaN, 82 persen nelayan tidak memiliki akses terhadap BBM bersubsidi. Artinya, hanya 18 persen nelayan yang sudah bisa mengakses BBM bersubsidi tersebut.

Survei KNTI itu dilaksanakan di 25 kota/kabupaten di 10 provinsi mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, NTT, dan Kalimantan Utara. Survei melibatkan 224 surveyor dan 5.292 nelayan sebagai responden.

Ketua Umum KNTI Riza Damanik mengatakan bahwa ketiadaan akses BBM bersubsidi adalah masalah serius. “Sebab, pada kenyataanya nelayan kecil tidak memiliki akses BBM bersubsidi,” ujar Riza dalam diskusi daring, Rabu (7/7/2021).

Dengan tiadanya akses ke BBM bersubsidi, otomatis biaya operasional nelayan dalam mencari ikan semakin tinggi di tengah pandemi Covid-19.

Dalam survei KNTI itu dijelaskan bahwa nelayan tidak membeli BBM bersubsidi antara lain sekitar 38,42 persen tidak memiliki surat rekomendasi pembelian BBM, lalu 36,20 persen tidak mengetahui ada BBM bersubsidi, 22,24 persen tidak ada penjual BBM bersubsidi di sekitar lokasi, lalu 1,91 persen selalu kehabisan.

Beberapa alasan lainnya yaitu 0,88 persen lebih murah dan mudah membeli BBM non-subsidi, 0,18 persen baru tahu ada BBM bersubsidi, 0,10 persen bos yang membeli BBM bersubsidi, dan 0,08 persen terlalu jauh.

“Jadi yang dapat akses 5 persen, 83 persen membeli di penjual eceran yang harganya relatif tinggi dibanding SPBM. Tentu memberikan pukulan yang lebih besar terhadap masyarakat nelayan kecil dan tradisional, karena mengeluarkan ongkos lebih tinggi lagi,” tuturnya.

 

Masalah Rekomendasi

Pada kesempatan yang sama, Ketua Harian Dewan Pengurus Pusat KNTI Dani Setiawan lantas merinci penyebab persoalan tersebut.

"Mereka tahu ada hak mereka untuk mendapatkan BBM bersubsidi, tetapi sebagian besar dari mereka tidak memiliki akses untuk membeli BBM bersubsidi karena tidak memiliki surat rekomendasi," kata Dani.

Nelayan, kata Dani, tidak punya surat rekomendasi karena terkendala urusan administrasi tidak punya pas kecil, tidak punya Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Kartu Kusuka) dan sejenisnya sehingga mereka tidak bisa mengurus surat rekomendasi di dinas.

Selain terkendala urusan administrasi, lokasi kantor dinas perikanan yang terlalu jauh dari perkampungan nelayan juga menjadi kendala mereka untuk mengurus surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi.

Untuk itu, Dani mengusulkan agar pemerintah daerah jemput bola memberikan pelayanan administrasi langsung ke kampung-kampung nelayan dengan konsep seperti SIM Keliling yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

"Kalau perpanjangan SIM ada istilah SIM keliling, kenapa surat rekomendasi tidak ada keliling atau pengurusan pas kecil keliling, pengurusan BPKP keliling. Saya kira inovasi-inovasi ini bisa kita dorong segera," kata Dani.

Erwansyah Nasrul Fuad dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengamini persoalan yang terjadi di lapangan terkait BBM bersubsidi untuk nelayan.

“Paparan KNTI hampir mirip dengan temuan BPK. Tapi yang diperiksa BPK adalah realisasi penyalurannya, untuk kuotanya yang berwenang adalah BPH Migas berdasarkan persetujuan DPR,” tuturnya.

Dia memaparkan bahwa masalah utama penyaluran BBM bersubsidi adalah penyaluran surat rekomendasi, penyaluran melebihi volume rekomendasi dan penyaluran tidak langsung ke nelayan, serta surat rekomendasi sudah melewati masa berlaku.

“Untuk itu kami merekomendasi agar selanjutnya bisa menyederhanakan mekanisme perolehan surat rekomendasi dan menambah jumlah SPBUN,” tuturnya.

 

Langkah Strategis

Terhadap berbagai temuan lapangan itu, Menteri Kelautan danPdan Sakti Wahyu Trenggono mengklaim bahwa pihaknya sudah mengambil langkah strategis dalam memenuhi ketersediaaan BBM bersubsidi bagi para nelayan. Termasuk di dalamnya mengoptimalkan operasional stasiun pengisian bahan bakar umum Nelayan.

Langkah strategis ini, kata Trenggono, juga melibatkan BPH Migas, Pertamina, dan Pemda dalam hal regulasi mencakup revitalisasi stasiun pengisian bahan bakar Nelayan dan digitalisasi penyaluran BBM Bersubsidi. Dia berharap upaya tersebut bisa mendorong nelayan Indonesia semakin produktif untuk peningkatan kesejahteraan.

"Dari sisi kuota, kita juga terus bekerja sama dengan BPH Migas agar jumlah pasokan BBM subsidi untuk nelayan berada dalam jumlah yang memadai, demikian pula dengan jumlah stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan yang akan terus kita tambah seiring dengan peningkatan penerimaan dari PNBP kita," tegas dia.

Namun dia mengaku dalam mengawal pembangunan di sektor kelautan dan perikanan butuh sinergi dari semua pihak, dan itu merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditawar.

"Salah satu upaya agar kita bisa mewujudkan pemanfaatan sumber daya ikan yang terukur adalah dengan menerapkan konsep blue economy, mengedepankan efisiensi, mendorong pengembangan investasi dan bisnis perikanan dengan tetap menjaga lingkungan tetap lestari," ungkap Trenggono.

 

Ekonomi Meningkat

Kendati soal BBM bersubsidi masih perlu dibenahi, Riza juga mengakui bahwa dari sisi pemasaran mengalami kenaikan menjadi 78,43 persem. Selain itu, para nelayan mengaku ikan terserap di pasar secara keseluruhan.

"Temuannya ekonomi nelayan kita di tahun 2021 ini sudah mulai membaik. Itu ditandai dengan normalisasi ekonomi nelayan yang terlihat dari peningkatan keterjualan hasil tangkapan," jelas Riza.

Menurut Riza, hal ini seiring dengan pemulihan ekonomi nasional. Sebagian besar nelayan tradisional mengaku 78,43 persen hasil tangkapan berhasil terserap oleh pasar.

Berbeda dengan tahun lalu, kata Riza, terjadi penurunan penjualan hasil tangkapan nelayan sebanyak 72 persen secara global dibanding sebelum terjadi pandemi Covid-19.

"Posisi market perikanan di dalam negeri hari ini sudah mulai pulih. Itu ditandai dengan 78 persen dari nelayan kita bisa menjual keseluruhan hasil tangkapan ikannya di pasar," ujar Riza. 

Tagar. #KNTI #blue economy #bbm bersubsidi #nelayan tradisional #Nelayan

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Kamis, 09 Desember 2021, 19:55 WIB

Draf RUU TPKS Juga Mengatur Kekerasan Seksual Berbasis Digital

Kekerasan seksual berbasis digital kian sering terjadi akhir-akhir ini.

selengkapnya
Draf RUU TPKS Juga Mengatur Kekerasan Seksual Berbasis Digital