×
×
Sabtu, 02 Juli 2022
OBS 2019
loading content

59 Daerah Belum Laksanakan Reformasi Birokrasi

Jumat, 03 Desember 2021, 11:30 WIB
Penulis: Romauli Lubis
Editor: Jimmy Radjah

59 Daerah Belum Laksanakan Reformasi Birokrasi

Menko Polhukam Mahfud MD dalam seminar nasional terkait reformasi birokrasi di Jakarta, Kamis (2/12/2021). (Foto: kemenpan.go.id)

Infoanggaran.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan, ada 59 kabupaten/kota yang belum melaksanakan reformasi birokrasi secara prosedural.

Terkait itu, Mahfud minta Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menegur 59 kabupaten/kota tersebut.  

“Ini ada Menpan RB, saya minta agar ini disinggung,” kata Mahfud dikutip dari laman resmi Kemenko Polhukam, Jumat (3/12/2021). 

Dari 59 daerah tersebut, lanjut Mahfud, ada enam kepala daerah yang tidak melaporkan kegiatan reformasi di wilayahnya. Padahal tahun lalu, keenam kepala daerah ini sudah melakukan pelaporan. 

“Ada enam kabupaten/kota pada tahun sebelumnya telah menyampaikan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, tetapi malah tahun ini tidak menyampaikan,” katanya.

Oleh karena itu, Mahfud mendorong para gubernur melakukan evaluasi menyeluruh di kabupaten atau kota yang belum melaksanakan reformasi birokrasi. 

Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, gubernur juga harus mengevaluasi kendala dan penyebab daerah yang belum melaksanakan reformasi birokrasi. 

Ke depan, agar pelaksanaan reformasi birokrasi lebih optimal, Mahfud meminta kementerian terkait ikut memberikan dukungan menyeluruh kepada pemda. Salah satunya yakni melakukan pembinaan.

“Kemenpan RB diharapkan nanti dapat mencarik solusinya bersama-sama dari waktu ke waktu,” kata Mahfud. 

 

Tidak Sulit

Menurut Mahfud, melaksanakan reformasi birokrasi tidak sulit. Petunjuk dan pelaksanaan dari reformasi birokrasi sebenarnya sudah ada, tinggal para pimpinan pemerintah daerah di level provinsi hingga kabupaten/kota mau menjalankannya atau tidak.

Sebab, grand design reformasi birokrasi berdasarkan Perpres 81 tahun 2010 telah berjalan kurang lebih 11 tahun. "Kali ini telah memasuki periode ketiga atau periode terakhir,” ujarnya.

Mahfud mengatakan, reformasi birokrasi merupakan usaha pemerintah dalam mengubah sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih baik. Tujuannya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan memberikan pelayanan publik yang prima. 

“Birokrasi pemerintah sejatinya merupakan mesin penggerak pembangunan dalam rangka mencapai tujuan bernegara yang pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Mahfud.

Apabila pemerintah menjalankan reformasi birokrasi yang baik dan benar, maka pelayanan publik akan jauh lebih baik. 

Oleh karena itu, reformasi birokrasi menjadi urusan bersama baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

Pada era masa kini, reformasi birokrasi tidak akan berjalan jika mentalitas para birokrat dan pimpinannya tidak membuka diri. Salah satu penyakit yang menghambat berjalannya reformasi birokrasi adalah merasa dilayani, bukan merasa harus melayani publik.

“Pola pikir birokrat yang masih menempatkan diri sebagai penguasa bukan pelayan publik sebagai orang yang minta dilayani, tetapi tidak mau melayani. Misalnya menyebabkan pelayanan yang lambat, prosedur yg berbelit-belit dan budaya afiliasi yang merekat sehingga dapat mendorong terjadinya praktik KKN,” tuturnya.

Untuk itu, komitmen kuat dan pemimpin yang mempunyai keinginan untuk membawa birokrasi agar birokrasinya lebih maju tentu akan selalu mendorong terciptanya good governance dan clean government di lingkungan kerja masing-masing.

“Tanpa komitmen pemimpin dan pimpinan, mustahil terjadi perubahan. Pemimpin harus punya komitmen melakukan modernisasi birokrasi, misalnya dengan penerapan sistem informasi, menyederhanakan prosedur yang rumit, mempercepat pelayanan pada masyarakat,” tutur Mahfud.

Tagar. #Mahfud MD #Tata Kelola Pemerintahan #Kemenko Polhukam #reformasi birokrasi #good governance

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Rabu, 25 Mei 2022, 17:31 WIB

Anggaran Pemilu Belum Cair Seluruhnya

Pencairan ini sangat krusial lantaran tahapan pendaftaran partai dan verifikasi partai akan mulai pada Agustus dan Desember.

selengkapnya
Anggaran Pemilu Belum Cair Seluruhnya