×
×
Selasa, 18 Januari 2022
OBS 2019
loading content

341 Perusahaan Tunggak PNBP Kehutanan, Komisi IV DPR: Segel!

Kamis, 26 Agustus 2021, 14:37 WIB
Penulis: Maryono

341 Perusahaan Tunggak PNBP Kehutanan, Komisi IV DPR: Segel!

Ilustrasi. (menlhk.go.id).

Infoanggaran.com, Jakarta – Komisi IV DPR mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menyegel 341 perusahaan pengguna kawasan hutan yang menunggak penerimaan negara bukan pajak atau PNBP.

“Kalau saya jadi (Menteri) LHK, saya segel perusahaannya. Tidak peduli siapa yang punya (perusahaan itu),” ujar Ketua Komisi IV DPR Sudin dalam rapat kerja bersama Menteri LHK Siti Nurbaya, Kamis (26/8/2021).

Sudin mengatakan, total tunggakan PNBP sektor kehutanan hingga Desember 2020 mencapai Rp2,64 triliun. Menurut dia, tunggakan tersebut menjadi salah satu penyebab capaian PNBP kehutanan sebesar Rp5,6 triliun pada 2020 lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Bukan hanya itu, putusan pengadilan untuk membayar kerugian atas kejahatan lingkungan sebesar Rp19,8 triliun rupiah belum sepenuhnya ditaati oleh perusahaan di sektor kehutanan.

“(Ada) 15 kasus gugatan yang belum tereksekusi dan berpotensi untuk menambah kas negara,” jelas Sudin.

Menurut Sudin, pandemi Covid-19 tidak bisa menjadi alasan bagi 341 perusahaan untuk menunggak PNBP. Begitu juga dengan perusahaan yang belum melaksanakan putusan pengadilan.

“Kalau dia bilang rugi, maka tutup perusahaannya, jangan bekerja. Tetapi kalau masih bekerja dan bilang tidak mau bayar, ini suatu kejahatan yang luar biasa sekali,” tegas dia.

 

Ditindaklanjuti

Sudin menegaskan, KLHK harus segera menindaklanjuti permasalahan tunggakan PNBP dan putusan pengadilan yang memerintahkan membayar kerugian atas kejahatan lingkungan.

Terlebih, kata Sudin, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menemukan permasalahan pengelolaan keuangan KLHK pada 2020.

“Terdapat 16 permasalahan yang harus ditindaklanjuti yang terdiri dari permasalahan pendapatan negara bukan pajak dan piutang PNBP, permasalahan belanja barang dan modal, serta permasalahan barang milik negara,” jelas politisi PDIP itu.

Lebih lanjut, Sudin meminta KLHK terus melakukan penyempurnaan kebijakan penganggaran agar lebih tepat sasaran.

“Fokus pada kegiatan yang lebih berdampak signifikan terhadap upaya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan,” pungkas Sudin.

 

Tagar. #dpr #pnbp #klhk #kehutanan

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Senin, 17 Januari 2022, 17:00 WIB

ESDM Kantongi PNBP Panas Bumi Rp1,92 Triliun

Capaian tersebut sebesar 134 persen dari target Rp1,43 triliun.

selengkapnya
ESDM Kantongi PNBP Panas Bumi Rp1,92 Triliun
Anggaran PEN 2022 Turun 39 Persen

Senin, 17 Januari 2022, 15:00 WIB

Anggaran PEN 2022 Turun 39 Persen