×
×
Sabtu, 23 Oktober 2021
OBS 2019
loading content

33 Anggota DPRD DKI Resmi Interpelasi Anies

Kamis, 26 Agustus 2021, 19:30 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Maryono

33 Anggota DPRD DKI Resmi Interpelasi Anies

Ilustrasi Formula E (Foto: Istimewa)

Infoanggaran.com, Jakarta  33 anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan dan PSI resmi mengajukan surat usulan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Anies Baswedan, terkait gelaran Formula E pada Kamis (26/8/2021).

"Bahwa kami secara perorangan maupun bersama dari dua fraksi, PDI Perjuangan dan PSI, hari ini menyerahkan tanda tangan kami untuk meminta hak interpelasi kepada saudara Gubernur," kata anggota Fraksi PDI Perjuangan Rasyidi, Kamis (26/8/2021).

Menurutnya, pengajuan hak interpelasi itu adalah hal yang wajar dilakukan untuk bertanya kepada Anies Baswedan. Sebab, berdasarkan temuan BPK, gelaran balap mobil listrik itu membebani APBD saat anggaran daerah tengah defisit.

"Kemudian, dari hasil LHP BPK itu, kalau dilakukan kegiatan Formula E itu bukan menguntungkan tapi ada potensi kerugian. Ada potensi kerugian sehingga hal inilah yang kami ingin tanyakan pada Bapak Gubernur," kata dia.

Selain dua fraksi tersebut, ada seorang anggota DPRD Fraksi Demokrat yang awalnya ikut menandatangani usulan, tetapi kemudian menarik dukungannya. "Itu kan masalah partai masing-masing ya. Walaupun di DPRD mewakili rakyat, tapi mereka utusan dari partai," katanya

Sementara, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menambahkan usulan interpelasi itu adalah hak anggota dewan. Ia menyebut akan segera menindaklanjutinya.

"Menyerahkan tanda tangan PDI Perjuangan 25 orang dan PSI 8 orang dari sini saya terima dan ini harus ditindaklanjut, untuk dilaksanakan dalam paripurna," katanya.

Diketahui, interpelasi adalah hak anggota legislatif untuk meminta keterangan pemerintah mengenai kebijakan yang dianggap penting serta berdampak luas. Sesuai peraturan DPRD DKI Tentang Tata Tertib, hak interpelasi diusulkan paling sedikit oleh 15 anggota DPRD dari dua fraksi yang berbeda.

Usulan itu kemudian akan menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan pada rapat paripurna yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPRD yang hadir.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) DKI Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun 2021-2022.

Ingub yang diteken Anies, Rabu (4/8/2021) itu ditujukan kepada Sekretaris Daerah atau Sekda DKI Marullah Matali. Ada 28 isu prioritas yang diinstruksikan Anies untuk diselesaikan, salah satunya adalah terkait Formula E.

Tagar. #Interpelasi #Formula E #Anies baswedan #dprd dki

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Senin, 18 Oktober 2021, 15:26 WIB

Ketua DPRD DKI: Anies Harus Jelaskan Penggunaan Anggaran Formula E

Hak interpelasi perlu dilakukan DPRD DKI semata-mata untuk menjalankan fungsi pengawasan.

selengkapnya
Ketua DPRD DKI: Anies Harus Jelaskan Penggunaan Anggaran Formula E
DPRD DKI Sepakati APBD Rp79,52 Triliun

Senin, 11 Oktober 2021, 21:09 WIB

DPRD DKI Sepakati APBD Rp79,52 Triliun