×
×
Kamis, 09 Desember 2021
OBS 2019
loading content

30 Juta UMKM Bangkrut Selama Pandemi

Jumat, 26 Maret 2021, 16:15 WIB
Penulis: Redaksi
Editor: Jimmy Radjah

30 Juta UMKM Bangkrut Selama Pandemi

Ilustrasi (Foto: PNGWing)

Infoanggaran.com, Jakarta Sebanyak 30 juta unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bangkrut akibat kebijakan pembatasan sosial selama pandemi Covid-19.

Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun mengungkap, berdasarkan catatan Akumindo, hanya tersisa sekitar 34 juta unit usaha wong cilik atau berkurang hampir 50 persen dari total sebanyak 64 juta unit usaha pada 2019.

"Selain itu, lebih dari 7 juta tenaga kerja informal dari UMKM juga kehilangan pekerjaannya," ujar Ikhsan dalam diskusi virtual yang digelar Bank Indonesia (BI), Jumat (26/3/2021).

Menurutnya, mayoritas sektor yang gulung tikar adalah UMKM pariwisata yang hanya bertahan 2-3 bulan saja sejak awal pandemi. Kemudian, sebagian UMKM lain yang terdampak adalah di sektor kuliner dan fashion.

Hingga saat ini, kata dia, meskipun PSBB sudah mulai dilonggarkan, baru sebagian kecil usaha yang dapat kembali ke posisi sebelum pandemi.

"Potret saat ini, UMKM bangkit tapi belum pulih. Bali misalnya, lumpuh total UMKM di sektor pariwisata," jelas Ikhsan.

Akumindo mencatat, jumlah UMKM kuliner terdapat sebanyak 35 persen, fashion 22 persen, kerajinan tangan 17 persen, dan lain-lain -- termasuk pertanian -- 26 persen.

 

Bantuan Pemerintah

Lebih lanjut, Ketua Akumindo itu mengakui meski kondisi belum pulih, sejumlah program bantuan dari pemerintah juga turut mengurangi beban para pelaku UMKM. 

Beberapa di antaranya diskon tarif listrik untuk golongan 450 kWh sebesar 50 persen, relaksasi pengajuan kredit dan restrukturisasi kredit UMKM, dan Bantuan Presiden (Banpres) produktif untuk 12 juta pelaku usaha mikro sebesar Rp2,4 juta.

Menurut Ikhsan, rata-rata pelaku UMKM yang tak dapat bantuan pemerintah rata-rata hanya dapat bertahan selama 2-3 bulan selama PSBB diterapkan. 

"Sebagian mampu bertransformasi dan bertahan untuk bangkit melalui penyaluran bantuan dan kredit usaha rakyat," jelasnya.

Karena itu, ia berharap pada tahun ini program bantuan untuk UMKM tak buru-buru dicabut oleh pemerintah. Soalnya, pandemi Covid-19 belum berakhir meski vaksinasi telah dimulai.

"Kami harapkan ini masih berlanjut di 2021 karena pandemi masih berlangsung," ucap Ikhsan.

 

Transformasi Digital

Direktur Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen BI Bandoe Widiarto mengatakan, dampak positif dirasakan oleh UMKM yang bertransformasi digital dan masih bisa bertahan hingga saat ini.

"Kita lihat memang UMKM yang berpindah dari layanan tradisional ke online itu mengalami peningkatan," katanya.

Dalam survei yang dilakukan BI, 12,5 persen UMKM  mengaku tidak terdampak negatif pandemi Covid-19. Malah, 27,6 persen di antaranya menunjukkan peningkatan penjualan dan 72,4 persen menyatakan stabil.

Kemudian, 40,8 persen mulai menerapkan strategi untuk meminimalkan dampak dan 65,6 persen di antaranya mulai berjualan secara online. Sementara itu, 87,5 persen mengatakan terdampak negatif karena pandemi, rata-rata mengalami penurunan penjualan antara 30-50 persen.

"Untuk meminimalisasi dampak, 70 persen UMKM mulai berjualan online, hanya 15 persen yang pinjam ke lembaga keuangan," katanya.

Menanggapi hal itu, Ikhsan menyatakan untuk UMKM digital muncul permasalahan lain. Hal itu seperti perang harga di marketplace yang membuat UMKM Indonesia kalah saing.

Menurut Ikhsan, permasalahan ini sudah disampaikan pada pemerintah. "Yang kami lakukan sebagai asosiasi adalah meminta pemerintah untuk mengatur hal ini juga, turun tangan untuk permasalahan harga, karena ini sudah tidak bisa lagi dielakkan," katanya.

Tagar. #UMKM #UMKM Online #UMKM Bangkrut #Akumindo

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Kamis, 09 Desember 2021, 19:55 WIB

Draf RUU TPKS Juga Mengatur Kekerasan Seksual Berbasis Digital

Kekerasan seksual berbasis digital kian sering terjadi akhir-akhir ini.

selengkapnya
Draf RUU TPKS Juga Mengatur Kekerasan Seksual Berbasis Digital