×
×
Minggu, 29 November 2020
OBS 2019
loading content

Tata Kelola Anggaran Covid-19 Harus Direvitalisasi

Jumat, 24 Juli 2020, 08:03 WIB
Penulis: Maryono

 Tata Kelola Anggaran Covid-19 Harus Direvitalisasi

Ilustrasi (ekspresionline.com)

Infoanggaran.com, Jakarta - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mendesak pemerintah merevitalisasi tata kelola anggaran penanganan pandemi Covid-19 supaya pengelolaannya lebih transparan dan publik mudah mengawasi.

Revitalisasi tata kelola itu bisa dilakukan dengan pengembangan dashboard anggaran Covid-19.

"Termasuk sumber anggarannya dari mana, jumlah anggaran berapa, jenis belanjanya apa saja, sasarannya seperti apa, dan harus mudah diakses oleh masyarakat,” ujar Sekjen FITRA Misbah Hasan dalam diskusi daring “Tantangan Transparansi Anggaran dan Sinkronisasi Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Covid-19 di Indonesia, Kamis (23/7/2020).

Saat ini, Misbah mengatakan, informasi yang disampaikan lewat dashboard anggaran  (www.kemenkeu.go.id/covid19) masih bersifat umum.

Sementara informasi terkait sumber pendanaan, jenis belanja, hingga serapan anggaran yang lebih detail tidak disampaikan. "Padahal itu dibutuhkan masyarakat untuk melakukan pengawasan," tutur Misbah.

Di tengah susahnya memperoleh informasi yang rinci lewat laman resmi, Misbah menilai permohonan dokumen secara resmi juga tak ditanggapi secara cepat.

Misbah mencontohkan permohonan data terkait realokasi dan refocussing anggaran di daerah yang dilakukan lembaganya kepada Kementerian Dalam Negeri. “Sampai sekarang belum diberikan,” jelasnya.

Rendahnya informasi penanganan Covid-19 secara detail menyebabkan tidak maksimalnya pengawasan yang dilakukan masyarakat sipil.

 

Baca juga: Koalisi Desak Jokowi Transparan Soal Anggaran Covid-19

 

Meski tak membantah pernyataan Misbah secara terang-terangan, Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Kunta Wibawa mengatakan transparansi anggaran di Indonesia sudah relatif lebih bagus.

“Kita nomor 2 di ASEAN setelah Filipina,” imbuh Kunta.

Pernyataan Kunta mengacu pada laporan hasil survey keterbukaan anggaran atau Open Budget Survey (OBS) yang digawangi International Budget Partnership (IPB).

Menurut hasil survey yang dirilis pada April 2020, tingkat transparansi di Indonesia pada 2019 mendapat skor 70 setelah pada 2017 hanya mendapat skor 64, sekaligus menempatkan peringkat transparansi Indonesia berada diurutan ke-2 setelah Filipina yang memperoleh skor 76.

Kunta menyatakan pemerintah terus berupaya transparan dalam mengelola duit negara. “Kita justru ingin transparansi ini menggugah masyarakat. Tinggal bagaimana memonitor dan mengontrol (pelaksanaan anggaran),” jelasnya.

Sementara Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembanguanan Kementerian PPN/Bappenas Taufik Hanafi menyambut baik usulan FITRA.

Bahkan, Taufik menegaskan bahwa transparansi mestinya tidak hanya terbatas pada tataran anggaran, tapi juga mulai dari tahap perencanaannya.

Taufik lalu mencontohkan proses penyusunan rencana kerja pemerintah (RKP) tahunan. Menurutnya, Bappenas kerap melakukan konsultasi publik ketika hendak menyusun RKP.

“Kita juga sampaikan hasil evaluasi yang dilakukan dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan secara rutin,” jelas Taufik.

 

Tingkatkan Akuntabilitas

Lebih jauh, Misbah berharap pemerintah juga meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran Covid-19. Menurutnya, pemerintah harus menginformasikan perkembangan serapan anggaran pandemi secara berkala.

“Terus keluaran atau output dari anggaran tersebut seperti apa,” terang Misbah.

Tak kalah penting pelibatan masyarakat demi menjaga akuntabilitas. “Masyarakat sipil itu harus diberi ruang untuk melakukan pengawasan atau monitoring secara langsung,” imbuh Misbah.

 

Baca juga: Awasi Anggaran Desa Tanggap Covid-19

 

Taufik menyadari pentingnya keterlibatan masyarakat dalam penanganan Covid-19. “Isu dari pandemi ini tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah, tapi partisipasi publik terutama lembaga kemasyarakatan.”

Agar pelaksanaan kebijakan penanganan Covid-19 lebih efektif, “kita  'mengundang' secara lebih luas keterlibatan publik untuk memonitor dan mengawasi pelaksanaaan kebijakan dari pemerintah ini dalam penanganan pandemi Covid-19,” pungkas Taufik.

 

Penulis: Maryono

Editor: Jimmy Radjah

Artikel Lainnya

Jumat, 27 November 2020, 19:26 WIB

Serapan APBD Sulsel Baru 55,45 Persen, Rp4,9 T Dana Mengendap di Kas Daerah

Banyak program yang tidak terlaksana karena fokus pada penanganan pandemi Covid-19.

selengkapnya
Serapan APBD Sulsel Baru 55,45 Persen, Rp4,9 T Dana Mengendap di Kas Daerah
Sejumlah Proyek Strategis Dipangkas, Ini Alasannya

Jumat, 27 November 2020, 17:12 WIB

Sejumlah Proyek Strategis Dipangkas, Ini Alasannya