×
×
Sabtu, 28 November 2020
OBS 2019
loading content

Problematika Penyaluran BLT Dana Desa

Kamis, 04 Juni 2020, 14:29 WIB
Penulis: Redaksi
Editor: Redaksi

 Problematika Penyaluran BLT Dana Desa

Iustrasi: BLT Dana Desa

1. Gambaran Umum Kebijakan BLT DD

Pemerintah Desa saat ini sedang disibukkan dan dibingungkan dengan karut marutnya penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Kondisi tersebut diperparah dengan sering berubahnya regulasi di tingkat pusat, baik kementerian maupun lembaga terkait.

Di Kementerian Desa PDTT yang menaungi urusan kemasyarakatan Desa, tercatat ada dua kali perubahan terkait dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Semula berdasarkan PermenDesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019, kemudian diubah menjadi PermenDesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Sedangkan di Kementerian Keuangan yang menangani terkait dengan penyaluran keuangan kepada Desa (Dana Desa), juga tercatat telah terjadi tiga kali perubahan. Awalnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205 Tahun 2019, lalu diubah menjadi PMK Nomor 40 Tahun 2020 yang kemudian berubah lagi menjadi PMK Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Inilah yang kemudian menjadikan Pemerintah Desa mengalami kebingungan. Terlebih, perubahan beberapa regulasi tersebut tidak dibarengi dengan sosialisasi yang masif oleh kementerian terkait yang berakibat pada terjadinya multitafsir mulai dari pemerintah daerah hingga pemerintah desa dalam memahami perubahan regulasi tersebut. Padahal untuk memahami satu regulasi saja membutuhkan waktu yang cukup. Belum rampung dalam memahami, regulasi tersebut ternyata sudah berubah.

Saat pemahaman atas perubahan atas regulasi tersebut belum tuntas, muncul lagi instruksi dari Kementerian Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyaluran BLT Dana Desa, yang salah satu isinya adalah tentang batasan maksimal penyalurannya maksimal sebelum 24 Mei 2020. Ini semakin membingungkan lagi.

 

2. Alur/Mekanisme Penyaluran dan Persyaratan BLT DD

Berdasarkan pada regulasi yang telah disebutkan di atas, secara umum mekanisme penyaluran BLT DD dimulai dari proses pendataan calon penerima, verifikasi dan validasi, pengesahan oleh Bupati melalui Camat dan tahap penyaluran terhadap penerima.

Dalam hal pendataan, Pemdes membentuk Satuan Tugas atau Relawan Desa.

Satgas/Relawan inilah yang melakukan pendataan dengan mengacu pada ketentuan berikut ini:

1) Sasaran penerima BLT adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain:

a. kehilangan mata pencaharian;

b. belum terdata (exclusion error); dan

c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

 

2) Mekanisme Pendataan

a. pendataan dilakukan oleh Relawan Desa Lawan COVID-19;

b. pendataan terfokus mulai dari RT, RW, dan Desa;

c. hasil pendataan sasaran keluarga miskin dibicarakan dalam musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil yang dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data;

d. legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa; dan

e. dokumen hasil pendataan diverifikasi oleh Kepala Desa untuk dilaporkan kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat dan dapat dilaksakan kegiatan kegiatan BLT Dana Desa dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.

 

3) Metode dan Mekanisme Penyaluran

a. metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa mengikuti rumus:

 Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.

 Desa penerima Dana Desa Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.

 Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.

 Khusus Desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan pemerintah kabupaten/kota.

b. penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah Desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan.

4) Jangka waktu dan besaran pemberian BLT-Dana Desa

a. masa penyaluran BLT-Dana Desa 3 (tiga) bulan terhitung sejak April 2020; dan

b. besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga.

 

Di sini penulis tidak akan menjelaskan yang terkait dengan penyaluran Dana Desa, baik yang digunakan untuk BLT DD atau lainnya dari pusat ke daerah dengan berbagai mekanisme dan persyaratannya sesuai dengan regulasi terbaru.

Namun justru penulis lebih mengupas dari aspek implementasi penyaluran dari Desa kepada penerima terkait dengan jangka waktu dan besaran pemberian BLT yang telah diubah berdasarkan PMK Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa menjadi besaran BLT DD dengan ketentuan :

1) sebesar Rp600.000,00 untuk bulan pertama - bulan ketiga.

2) sebesar Rp300.000,00 untuk bulan keempat - bulan keenam.

3) pembayaran BLT diberikan selama 6 bulan dan paling cepat disalurkan pada bulan April 2020.

Di samping itu, persyaratan/kriteria keluarga miskin calon penerima BLT DD berdasarkan PermenDesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1) luas lantai <8m2/orang

2) lantai tanah/bambu/kayu murah

3) dinding bambu/kayu murah/tembok tanpa plester

4) buang air besar tanpa fasilitas/bersama orang lain

5) penerangan tanpa listrik

6) air minum dari sumur/mata air tidak terlindungi/sungai/air hujan

7) bahan bakar kayu bakar/arang/minyak tanah

8) konsumsi daging/susu/ayam hanya 1 kali/minggu

9) satu stel pakaian setahun

10) makan 1-2 kali/hari

11) tidak sanggup berobat ke puskesmas/polikilinik

12) sumber penghasilan KK petani berlahan/<500m2, buruh tani, buruh nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, pekerja lain berupah < Rp600 ribu/bulan

13) pendidikan KK tidak tamat sekolah/tidak tamat SD/tamat SD

14) tidak memiliki tabungan/barang mudah dijual minimal Rp500 ribu

 

Dari 14 kriteria tersebut, ditetapkan minimal memenuhi sembilan (9) kriteria/KK.

Persoalannya, data tersebut jika diberlakukan di wilayah Pulau Jawa nampaknya sangat sulit diimplementasikan, mengingat mayoritas KK di Pulau Jawa jarang yang seperti kriteria di atas, walaupun hanya 9 kriteria.

Itu sebabnya perlu dilakukan peninjauan ulang terkait dengan kriteria keluarga miskin tersebut. Kriteria perlu disesuaikan dengan konteks secara umum agar setiap desa di Indonesia dapat mengimplementasikan kebijakan atau regulasi tersebut.

 

3. Bantuan Sosial yang Minim Payung Hukum

Berkaitan dengan jumlah penerima manfaat, Pemdes/Satgas/Relawan melakukan perhitungan dari jumlah pagu Dana Desa 2020 yang dialokasikan untuk BLT DD dengan skema 25%/30%/35% sesuai regulasi yang ada. Artinya memang Pemdes harus mengalokasikan anggarannya untuk sejumlah penerima manfaat.

Apabila Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT DD, maka berdasarkan PMK Nomor 40 Tahun 2020, Pemdes dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran DD Tahap III tahun anggaran berjalan.

Sempat terjadi kasus, ada desa yang tidak bisa melaksanakan kegiatan BLT DD karena sulitnya memenuhi kriteria di atas.

Di sisi lain, mayoritas KK sudah mendapatkan bantuan baik dari APBN maupun APBD Provinsi/Kabupaten. Amanatnya adalah penerima BLT DD tidak boleh ganda (mendapatkan bantuan lainnya).

Namun jika mengacu pada PMK Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, sanksi yang diberikan kepada Desa jika tidak melaksanakan kegiatan BLT DD telah diubah. Apabila Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT-DD, maka dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran DD Tahap OO tahun anggaran berjalan.

Tetapi sanksi tersebut tidak berlaku apabila berdasarkan hasil musdes khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT-DD yang memenuhi kriteria.

Selain BLT DD, sebagai dampak dari Covid-19 banyak sekali bantuan yang masuk ke desa. Bantuan tersebut bersumber dari APBN mapun APBD Provinsi/Kabupaten, baik berupa uang tunai ataupun sembako.

Dari APBN misalnya, bantuan yang masuk ke Desa adalah PKH, BPNT Reguler, Perluasan BPNT dan BST Kemensos. Sedangkan dari APBD Provinsi berupa Kartu Jateng Sejahtera (KJS) dan sembako. Dari APBD Kabupaten/Kota berupa bantuan sembako. Sementara dari desa sendiri adalah BLT DD.

Berdasarkan penelusuran, dari sekian banyak Jaring Pengaman Sosial (JPS) tersebut, hamper setengahnya belum dilengkapi surat edaran/petunjuk pelaksanaan teknis (juknis) atau payung hukum yang jelas.

Akhirnya pemerintah desa kerepotan. Sebab, Daftar Penerima Manfaat (DPM) berasal dari desa. Desa lah yang melakukan pendataan hingga verifikasi dan validasi. Seharusnya, pemerintah baik pusat mapun daerah menetapkan terlebih dahulu aturan mainnya, baru kemudian disosialisasikan dan diimplementasikan.

Di level kabupaten, menurut Dirjen Bina Pemdes-Kemendagri, ternyata masih banyak Pemda yang belum menetapkan perkada kaitannya dengan bantuan tersebut. Apalagi tentang petunjuk teknis dari regulasi pusat, khususnya regulasi tentang BLT DD.

Kebingungan yang dialami oleh pemerintah desa berkaitan dengan bantuan yang masuk ke desa adalah tentang sasaran, jenis bantuan, kuota, dan rentang waktu pemberian bantuan.

Tentang sasaran penerima bantuan, yang disyaratkan adalah warga yang terdampak Covid-19. Syarat ini masih umum dan belum spesifik. Kalau berbicara warga yang terdampak, secara subjektif terlihat bahwa semua warga adalah terdampak. Lantas, siapa yang paling berhak?

Jenis bantuan pun juga belum jelas, apakah berupa uang tunai, sembako, atau yang lainnya.

Informasi yang diserap pun beragam. Ada yang mengatakan uang tunai dengan nominal tertentu. Ada yang mengatakan jenis bantuannya berupa sembako. Ada pula yang mengatakan bahwa uang dengan nominal tertentu itu dibelanjakan sembako di toko/kios terdekat.

Berkaitan dengan dengan kuota penerima bantuan, ini juga menjadi permasalahan. Pemerintah desa diminta untuk mendata warga yang terdampak, akan tetapi tidak dijelaskan berapa jumlahnya tiap desa/tiap kabupaten.

Kondisi yang terjadi adalah,  di banyak desa di Jawa Tengah, pembagian kuota bantuan yang masuk ke desa tidak merata. Ada desa yang mendapatkan alokasi kouta banyak. Ada desa yang mendapatkan alokasi kuota sedikit, bahkan tidak mendapatkan kuota.

Hal ini disampaikan oleh salah satu perangkat desa dari Desa Sikasur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, saat virtual meeting dengan Ganjar Pranowo (Gubernur Jateng), Sukirman (Wakil Ketua DPRD Jateng), dan Mayadina RM (FITRA Jateng) yang difasilitasi FITRA Jawa Tengah beberapa waktu lalu.

Disinyalir desa yang mendapatkan alokasi kuota banyak karena mempunyai kedekatan dengan pejabat yang mengelola bantuan tersebut.

Selain itu, rentang waktu pemberian bantuan juga belum dijelaskan secara tegas. Apakah berlaku untuk tiga bulan,  enam bulan, atau bahkan untuk sembilan bulan. Inilah urgensi sebuH payung hukum yang jelas untuk menjawab berbagai persolan yang terjadi di lapangan.

Jika regulasi/kebijakan (payung hukum) tersebut dikeluarkan terlebih dahulu, maka setidaknya bisa meminimalisir kekisruhan dan untuk menjawab kebingungan yang sedang dialami oleh pemerintah desa.

 

4. Data Desa yang Sudah Menyalurkan BLT DD

Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi tentang Penyederhanaan Proses Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) dan BLT Dana Desa yang dilaksanakan pada Rabu (20/5/2020) lalu yang dipimpin oleh Sekjen Kemendagri, Dirjen PPMD – Kemendes PDTT menyampaikan  bahwa sampai saat ini masih terdapat 160 kabupaten/kota yang belum melakukan pencairan BLT DD. Kabupaten/kota lainnya sudah melakukan penyaluran dan pencairan, namun dinilai belum maksimal.

Sedangkan dari 74.954 desa penerima Dana Desa, desa yang sudah melakukan pendataan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mencapai 58.594 Desa. Pendataan tersebut dilakukan oleh satgas, gugus tugas, dan relawan desa.

Sementara itu, desa yang telah melaksanakan Musyawarah Desa khusus sebanyak 52.077 desa. Sedangkan desa yang telah mencairkan dan menyalurkan BLT DD sebanyak 17.259 Desa.

Dari data di atas, terlihat bahwa angka BLT DD tersalur masih sedikit, hanya 23% dari total seluruh desa se-Indonesia. Sementara sisanya 77% masih belum mencairkan dan menyalurkan BLT DD kepada KPM.

Dirjen PPMD Kemendes PDTT juga menyebutkan, untuk mendorong Pemda dan Desa dalam percepatan penyaluran DD, pihakny telah melakukan berbagai upaya, antara lain:

  1. Menugaskan seluruh pendamping tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten/kota, Provinsi, dan Nasional untuk memantau, mendukung serta melaporkan secara rutin dan on call proses percepatan penyaluran BLT-DD.
  2. Menugaskan seluruh pejabat eselon II untuk monitoring harian dan memfasilitasi Dinas PMD di seluruh kabupaten/kota sejak 1 Mei 2020.
  3. Menugaskan pejabat eselon I untuk berkomunikasi intensif dengan bupati/wali kota guna percepatan BLT DD sejak 1 Mei 2020.
  4. Mengirim surat resmi kepada bupati/wali kota tertanggal 13 Mei 2020 agar melakukan percepatan penyaluran BLT DD di wilayahnya.
  5. Menerbitkan Inmendes PDTT Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 15 Mei 2020 yang menekanka agar BLT DD segera disalurkan tanpa menunggu pengesahan dari bupati/wali kota.  Inmendes PDTT ini diperuntukkan bagi 30.762 desa yang sudah Musdes khusus sebelum 9 Mei 2020.
  6. Menerbitkan Inmendes PDTT Nomor 2 Tahun  2020 pada 17 Mei 2020 bagi desa yang pengesahan KPM melalui Musdes Khusus mulai 9 Mei 2020 langsung menyalurkan BLT DD sambal mengajukan pengesahan ke bupati/wali kota. Penyaluran BLT DD tahap berikutnya didasarkan pada data yang telah disahkan bupati/wali kota. Saat ini ada 3.188 desa yang menjadi sasaran Inmendes Nomor 2 Tahun 2020.
  7. Menteri Desa PDTT mengirim surat resmi kepada Mendagri tertanggal 18 Mei 2020 untuk mendapatkan dukungan agar bupati/wali kota memberikan kemudahan dan memfasilitasi percepatan penyaluran BLT DD.
  8. Mendes PDTT telah mengirim surat resmi kepada semua gubernur tertanggal 18 Mei 2020, utamanya 5 gubernur dengan persentase penyaluran BLT DD terendah.

 

5. Penyaluran BLT DD di Desa Dampingan

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jawa Tengah sedang mengawal Alokasi Anggaran yang digunakan untuk Penanganan Covid-19 di Jawa Tengah. Mulai dari mendorong transparansi penggunaan anggaran, advokasi kebijakan, hingga mengawal peruntukan anggaran tersebut yang salah satunya untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS).

Di sejumlah kabupaten dampingan FITRA Jawa Tengah seperti Pekalongan, Pemalang, dan Brebes, mayoritas desa telah menyalurkan BLT DD.

Di Kabupaten Pekalongan, khususnya di Kecamatan Petungkriyono, sebanyak 6 (enam) desa dampingan telah melakukan penyaluran BLT DD. Proses penyaluran dilakukan di Aula Kecamatan Petungkriyono pada 8 Mei 2020.

Penyaluran ini berdasarkan hasil koordinasi dan sosialisasi Perbup Perubahan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penyaluran Serta Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2020.

Salah satu kesepakatannya adalah mekanisme penyaluran BLT DD disalurkan secara tunai.

Dari enam desa dampingan FITRA, semuanya telah melakukan mekanisme penyaluran BLT DD yang dimulai dari pendataan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Musyawarah Desa Khusus untuk mengverifikasi dan mengvalidasi data, penyerahan data ke Bupati melalui Camat hingga penyalurannya.

Bahkan tiga desa yakni Kayupuring, Yosorejo, dan Curugmuncar, telah mempublikasikan daftar KPM semua bantuan yang masuk ke desa, termasuk BLT DD. Hal ini dilakukan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas sosial di level desa. Dengan begitu semua warga bisa melihat langsung siapa saja nama-nama yang mendapatkan bantuan.

Data calon KMP BLT DD penerima  beserta dengan anggarannya adalah sebagai berikut :

Sementara di Kabupaten Brebes, khususnya Kecamatan Paguyangan, tiga desa dampingan FITRA juga telah melakukan penyaluran BLT DD.

Di Desa Wanatirta, mekanisme pendataan penerima BLT DD dilakukan oleh Relawan Desa. Data tersebut kemudian diverifikasi dan divalidasi melalui Musyawarah Desa Khusus antara Pemdes, BPD, dan unsur masyarakat lainnya. Hal tersebut dilakukan agar tidak sampai terjadi data ganda dengan bantuan sosial lainnya.

Sementara di Desa Kedungoleng, relawan pendataan terdiri dari tokoh masyarakat, kader posyandu, dan pemuda. Verifikasi dan validasi dilakukan melalui forum Musyawarah Desa Khusus.

Yang menarik, dalam penyaluran BLT DD yang melibatkan Ketua RT,  Pemerintah Desa Wanatirta mengundang semua Ketua RT untuk menerima uang tunai sesuai jumlah data penerima manfaat di masing-masing RT. Setelah itu, Ketua RT mendatangi satu persatu rumah penerima BLT DD untuk menyalurkan dana tunai sebesar Rp600 ribu.

Beda lagi di Desa Cipetung. Penyaluran BLT DD dilaksanakan di Aula Balai Desa dan ditangani langsung oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).  Pemdes mengundang penerima manfaat yang namanya sudah ada di data. Dengan membawa undangan dari Pemdes, mereka langsung datang ke Aula Balai Desa dan menerima uang tunai sebesar Rp600 ribu.

Selanjutnya, Daftar Penerima Manfaat semua bantuan yang masuk ke Desa -- termasuk BLT DD, ditempelkan oleh tiap RT di tempat strategis. Sehingga semua warga bisa melihat langsung siapa saja nama yang mendapatkan bantuan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas sosial di level desa.

Data calon BLT DD penerima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) beserta dengan anggarannya adalah sebagai berikut:

Di Kabupaten Pemalang, khususnya Kecamatan Belik, desa-desa dampingan juga telah melakukan penyaluran BLT DD. Desa tersebut adalah Desa Kuta, Desa Belik, dan Desa Sikasur.

Pada awal Mei 2020, ketiga desa tersebut mulai melakukan pendataan warga calon penerima manfaat BLT DD dengan mekanisme yang berbeda-beda.  Desa Kuta melakukan pendataan dengan cara door to door ke setiap rumah warga yang dilakukan oleh tim satgas dibantu dengan RT selama 4 hari.

Setelah dilakukan pendataan, tim mulai melakukan verifikasi terhadap KK yang layak mendapatkan BLT DD.

Sedangkan di Desa Belik, mekanisme pendataan dilakukan oleh RT yang dibantu oleh relawan satgas Covid-19. RT melakukan pendataan di wilayahnya masing-masing terhadap KK yang memang layak untuk mendapatkan BLT DD.

Setelah pendataan selesai, data KK calon penerima bansos lainnya baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten ditempelkan di papan untuk mengecek apakah KK yang diajukan BLT DD ini sudah terdaftar di bansos lainnya. Setelah disortir, data KK tersebut kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh Pemdes dibantu oleh para relawan.

Sedangkan di Desa Sikasur, mekanisme pendataanya adalah dengan cara RT yang mendata KK calon penerima BLT yang dikawal oleh BPD masing-masing di dusun. Setelah pendataan berkas KK calon penerima bantuan, data tersebut langsung diserahkan kepada Pemdes untuk dilakukan input oleh perangkat Desa.

Selanjutnya, Kecamatan menginstruksikan kepada desa untuk melakukan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) validasi dan finalisasi data calon penerima BLT DD.

Semua Desa di Kecamatan Belik melakukan Musdesus secara serentak pada 13 Mei 2020 yang menghasilkan penetapan calon penerima BLT DD. Pada minggu ketiga Mei 2020, seluruh desa di Kecamatan Belik secara serentak menyalurkan BLT DD kepada warga yang telah didata sebelumnya.

Penyaluran BLT DD di ketiga desa dampingan diberikan secara tunai yang langsung diberikan kepada KK penerima.

Dua Desa dampingan, yaitu Desa Sikasur dan Desa Kuta, menyalurkannya secara door to door oleh tim satgas, RT dan BPD. Sedangkan di Desa Belik penyaluran BLT DD ini dengan cara mengundang calon penerima ke Balai Desa.

Berikut adalah jumlah KPM beserta dengan anggarannya di masing-masing 3 desa dampingan:

 

6. Problem yang dihadapi Desa

6.1 Simpang Siur dalam memahami perubahan regulasi

Berdasarkan uraian di atas tentang seringnya terjadi perubahan regulasi di tingkat pusat, menjadikan pemerintah desa mengalami kebingungan. Apalagi, perubahan beberapa regulasi tersebut tidak dibarengi dengan sosialisasi yang masif oleh kementerian terkait.

Akibatnya adalah terjadi kesimpangsiuran (multitafsir) mulai dari pemerintah daerah hingga pemerintah desa dalam memahami perubahan regulasi tersebut.

Seharusnya pemerintah tidak terburu-buru untuk mengubah regulasi tersebut. Harus ada sosialisasi regulasi awal sebelum perubahan. Selain itu, harus dipastikan bahwa sosialisasi ini benar-benar mampu dipahami oleh semua elemen sembari melihat implementasi di lapangan.

Jika banyak terjadi ketidaksesuaian, maka regulasi tersebut layak untuk direvisi. Tentunya dengan sosialisasi hasil revisi regulasi tersebut.

6.2 Teknis penyaluran

Teknis penyaluran BLT Dana Desa ini yang sangat disoroti. Berdasarkan data dari Dirjen PPMD – Kemendes PDTT, sampai saat ini masih terdapat 160 kabupaten /kota yang belum melakukan pencairan BLT DD.

Dari 74.954 Desa penerima Dana Desa, desa yang sudah melakukan pendataan calon KPM sebanyak 58.594 Desa. Sementara itu, desa yang telah melaksanakan Musyawarah Desa khusus sebanyak 52.077 Desa.  Sedangkan Desa yang telah mencairkan dan menyalurkan BLT DD sebanyak 17.259 Desa.

Data BLT DD tersalur masih sangat jauh, hanya 23% dari total seluruh desa se-Indonesia. Sementara sisanya 77% masih belum mencairkan dan menyalurkan BLT DD kepada KPM.

Rendahnya pencairan dan penyaluran BLT DD, salah satunya, karena minimnya pemahaman pemerintah desa dalam memahami teknis penyaluran. Memang dari sisi regulasi, penyaluran BLT DD diberikan secara tunai (cashless). Namun menurut hemat penulis, perlu ditegaskan kembali dalam bentuk regulasi.

Kondisi yang terjadi adalah di beberapa daerah, misalnya Kabupaten Jepara para petinggi (sebutan lain untuk Kepala Desa) diminta untuk membuat peraturan Kepala Desa yang di dalamnya memuat ketentuan tentang pembuatan rekening bank.

Berdasarkan informasi dari salah satu kepala desa, rencananya penyaluran BLT DD dilakukan secara online melalui rekening bank tertentu. Sejauh ini belum jelas bank mana yang ditunjuk sebagai perantara penyaluran BLT DD dan kapan diharuskan untuk membuat rekening.

Masalahnya, jika calon penerima BLT DD sudah mempunyai rekening, apa harus membuat rekening lagi? Itu sebabnya, sampai saat ini mayoritas desa di Kebupaten Jepara masih belum menyalurkan BLT DD kepada para KPM.

Di Kabupaten Brebes, terdapat desa yang dalam penyalurannya bekerjasama dengan ketua Rukun Tetangga (RT). Para Ketua RT diundang oleh Pemdes ke Desa, kemudian diberikan uang sejumlah sesuai dengan data penerima setiap RT. Ketua RT inilah yang menyalurkan kepada KK penerima BLT dengan data ke rumah-rumah penerima manfaat tersebut.

Sementara di kabupaten Pemalang dan Pekalongan, penyaluran dilakukan langsung oleh pemdes sendiri kepada penerima manfaat BLT DD. Inilah pentingnya penyamaan persepsi dan sosialisasi yang masif. Apakah setiap daerah berbeda kebijakannya? Padahal rujukan utamanya hanya satu dari pusat.

6.3 Kriteria calon KPM

Kriteria yang dipakai oleh Pemerintah Desa dalam melakukan pendataan calon KPM BLT DD bersumber dari Permendes Nomor 6 tahun 2020.  Dalam Permendes tersebut, setidaknya terdapat 2 kriteria penerima BLT DD.  Pertama, berdasarkan sasaran. Kedua, berdasarkan kriteria keluarga miskin.

Kriteria berdasarkan sasaran adalah adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang meliputi kehilangan mata pencaharian, belum terdata (exclusion error), dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Sementara kriteria berdasarkan pada keluarga miskin terdapat 14 kriteria, yang setidaknya terdapat minimal 9 kriteria tiap penerima manfaat BLT DD.

Kondisi yang terjadi adalah Pemdes kesulitas menemukan kriteria persyaratan berdasarkan keluarga miskin, walaupun batasannya setidaknya memenuhi 9 kriteria. Akhirnya Pemdes dalam melakukan pendataan berdasarkan pada sasaran sebagai disebutkan di atas. Begitu sebaliknya.

 

Muhammad Iklil adalah volunteer FITRA Jateng.

 

Kontributor:

1. Vera Shinta K (CO FITRA Kabupaten Brebes)

 2. Trayono (CO FITRA Kabupaten Pekalongan)

 3. Santyka (CO FITRA Kabupaten Pemalang)

Artikel Lainnya

Jumat, 25 September 2020, 14:47 WIB

Menyelisik Ruang Gelap Anggaran Covid-19 Di Riau

Tidak ada satupun daerah di Riau yang mempublikasikan informasi program, kegiatan, dan anggaran penanganan Covid-19 secara detail dan pro-aktif.

selengkapnya
Menyelisik Ruang Gelap Anggaran Covid-19 Di Riau
Politik Anggaran Penanganan Covid-19 di Indonesia

Jumat, 18 September 2020, 08:40 WIB

Politik Anggaran Penanganan Covid-19 di Indonesia