×
×
Sabtu, 28 November 2020
OBS 2019
loading content

Anggaran Covid-19: Jumlah Besar, Serapan dan Transparansi Rendah

Minggu, 26 Juli 2020, 15:34 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Yenglis Dongche

 Anggaran Covid-19: Jumlah Besar, Serapan dan Transparansi Rendah

Ilustrasi (Foto: Istimewa)

Infoanggaran.com, Jakarta – Peneliti Transparency International Indonesia (TII) Agus Sarwono menilai anggaran penanganan Covid-19 yang dialokasikan pemerintah cukup besar. Namun demikian, serapan dana dan transparansi keterbukaan penggunaan anggaran masih rendah.

“Anggaran yang begitu besar belum memberikan hasil yang signifikan dan serapan anggaran masih kecil, juga transparansinya sangat rendah,” kata Agus dalam webinar “Diskusi Publik Transparansi Pengelolaan Anggaran Covid-19”, Kamis (23/7/2020).

Menurut Agus, hingga saat ini data anggaran penanganan Covid-19 ini sangat tertutup. Bahkan, di kanal pemerintah seperti Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) di laman resmi lapor.go.id juga sama.  Layanan pelaporan mengenai dana Covid-19, baru dibuka setelah mendapatkan desakan dari berbagai pihak.

Hal itu, kata Agus, menyiratkan bahwa dana Covid-19 ini sangat rentan untuk diselewengkan.

 

Baca juga: Pemerintah Harus Umumkan Penggunaan Anggaran Covid-19 Secara Berkala

 

Lebih lanjut Agus mencontohkan, mekanisme distribusi alat material kesehatan tidak pernah dibuka datanya. Termasuk juga dana hibah atau donasi. Gugus Tugas Covid-19 membuka untuk dana hibah, hingga saat ini dana itu juga tidak dibuka berapa banyak, dari mana saja sumbernya, dan penggunaanya untuk apa. “Rinciannya tidak dijelaskan,” katanya.

Senada, Koordinator Divisi Pengelolaan Pengetahuan ICW Siti Juliantari menyatakan selama ini pemerintah belum membuka data anggaran Covid-19. Misalnya, seperti pengiriman Alat Pelindung Diri (APD) ke daerah oleh BNPB. Tidak ada data berapa banyak yang dikirimkan dan untuk apa saja.

“Pengadaan APD untuk penanganan Covid-19 kita tidak pernah tahu apa saja isinya dan bentuknya seperti apa. Tidak pernah dibuka,” jelas Siti.

 

Baca juga: PJJ Bikin Daerah 3T Kian Tertinggal

 

Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) Wafa Patria Umma menambaukan, bahkan dari sisi informasi layanan kesehatan pun. tidak terbuka, seperti kapasitas dan rencana belanja dan distribusi.

Untuk itu, pihaknya sudah melayangkan surat edaran agar pemerintah membuka data keuangan penanganan Covid-19. “Kami sudah meminta pemerintah untuk membuka data,” tegasnya.

Selain itu, dia juga meminta masyarakat untuk ikut mengawasi distribusi bansos, perencanaan anggaran Covid-19, penggunaan anggaran, dan membangun partisipasi masyarakat.

 

Anggaran Pemda

Selain data anggaran Covid-19 yang digunakan oleh pemerintah pusat, Koordinator Divisi Resource Center Hatma Nova Kartikasara menyoroti kesulitan mengakses data penggunaan anggaran Covid-19 di tingkat pemerintah daerah (pemda).

Sebagai contoh, kata Hatma, di Kalimantan Barat, dana penanganan Covid-19 yang disalurkan hanya 10 persen. Selain itu, sebesar Rp800 juta dana Bansos Kementerian Sosial di Kabupaten Bojonegoro tidak tersalurkan.

 

Baca juga: BPK Ingatkan Pemerintah Hati-Hati Soal Anggaran Covid-19

 

Untuk itu, Indonesia Budget Center (IBC) menyarankan agar pemerintah melakukan perubahan postur APBN dan APBD secara dinamis. Selanjutnya, pemda juga harus membuka data anggaran Covid-19 sesuai arahan presiden.

Sementara untuk mekanismenya, pemerintah pusat dan daerah bisa menggunakan layanan e-government untuk mengumumkan anggaran Covid-19. Dengan demikian, pemerintah diharapkan bisa membuka data anggaran tersebut secara transparan.

 

Terlalu Diktator

Menanggapi hal tersebut, Manager Advokasi Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Ervyn Kaffah mengatakan, kondisi ini tercipta lantaran pemerintah pusat bertindak terlalu diktator dalam pengambilan kebijakan jumlah dan penggunaan anggaran Covid-19.

“DPR maupun pemda tidak terlalu banyak terlibat,” kata Ervyn.

Akibatnya, transparansi penggunaan anggaran dan keterbukaan data sulit dilakukan. Karena itu, kata Ervyn, perlu perbaikan transparansi dan manajemen yang lebih terintegrasi antara pusat dan daerah.

 

Penulis: Yenglis D

Editor: Jimmy Radjah

Artikel Lainnya

Jumat, 27 November 2020, 19:26 WIB

Serapan APBD Sulsel Baru 55,45 Persen, Rp4,9 T Dana Mengendap di Kas Daerah

Banyak program yang tidak terlaksana karena fokus pada penanganan pandemi Covid-19.

selengkapnya
Serapan APBD Sulsel Baru 55,45 Persen, Rp4,9 T Dana Mengendap di Kas Daerah
Sejumlah Proyek Strategis Dipangkas, Ini Alasannya

Jumat, 27 November 2020, 17:12 WIB

Sejumlah Proyek Strategis Dipangkas, Ini Alasannya