×
×
Kamis, 13 Mei 2021
OBS 2019
loading content

Pemotongan Anggaran Berdampak Terhadap Banjir DKI Jakarta

Sabtu, 18 Januari 2020, 15:48 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

    Pemotongan Anggaran Berdampak Terhadap Banjir DKI Jakarta

Sejumlah warga melintasi banjir di kawasan Cipulir, Jakarta Selatan, Rabu (1/1/2020).

Infoanggaran.com, Jakarta - Pemotongan anggaran pengendalian banjir berdampak pada banjir yang terjadi di DKI Jakarta sejak 31 Desember 2019 dan belum surut hingga saat ini. Hal ini diutarakan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan di Jakarta, Sabtu (04/01/2020).

Misbah mengatakan bahwa konsep naturalisasi yang dicanangkan oleh Gubernur DKI, Anies Baswedan melalui Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2019 terlambat diterbitkan dan belum jelas implementasinya, sehingga mempengaruhi banjir kali ini.

Selain itu, Misbah juga menyoroti Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang terkesan tidak berkontribusi dalam konsep tersebut. Akibatnya, tidak ada dokumen strategis pengendalian dan penanggulangan banjir.

Berdasarkan data info-anggaran.com, anggaran penanganan banjir dan abrasi tahun 2020 Rp672 miliar, turun 21 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, serapan anggaran Dinas dan Suku Dinas Sumber Daya Air untuk program pengendalian banjir dan abrasi juga tidak optimal.

Lebih memprihatinkan lagi, dari total anggaran Rp3.87 triliun pada 2019, realisasi kinerja hanya mencapai 64 persen dari target capaian 83 persen berdasarkan RPJMD DKI tahun 2018-2019.

Oleh sebab itu,  Misbah menyarankan agar Anies mengganti Kepala Dinas dan Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air yang berkinerja buruk. Selain itu, Anies juga patut mempertimbangkan pencopotan tim TGUPP, sebab tim ini tidak berkontribusi terhadap konsep pengendalian dan penanganan banjir.

"Konsep naturalisasi yang dicanangkan oleh Gubernur DKI Anies Baswedan juga belum jelas. TGUPP tidak terlihat kontribusinya dalam konsep tersebut. Tidak ada dokumen strategis pengendalian dan penanggulangan banjir," sebut Misbah.

Oleh sebab itu menyarankan agar Pemerintah Provinsi DKI melanjutkan program normalisasi sungai dengan menggandeng Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

 

Tagar. #Banjir #Jakarta #Anggaran Banjr #Banjir Jakarta

Artikel Lainnya

Rabu, 28 April 2021, 23:14 WIB

Waduh, Bankeu Kota Pekanbaru Dipotong Rp50 Ribu Untuk Administrasi

Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru Mahyuddin menyatakan bahwa pemotongan Rp50 ribu sudah disalurkan kembali kepada masyarakat.

selengkapnya
Waduh, Bankeu Kota Pekanbaru Dipotong Rp50 Ribu Untuk Administrasi
Target DBH Migas Riau Terjun Bebas

Senin, 26 April 2021, 23:20 WIB

Target DBH Migas Riau Terjun Bebas
Hanya 35 Persen APBD Sumsel untuk Rakyat

Kamis, 08 April 2021, 15:55 WIB

Hanya 35 Persen APBD Sumsel untuk Rakyat