A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: ub

Filename: helpers/apps_helper.php

Line Number: 692

Backtrace:

File: /home/infw6134/public_html/application/helpers/apps_helper.php
Line: 692
Function: _error_handler

File: /home/infw6134/public_html/application/controllers/Detail.php
Line: 208
Function: getBrowser

File: /home/infw6134/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: ub

Filename: helpers/apps_helper.php

Line Number: 703

Backtrace:

File: /home/infw6134/public_html/application/helpers/apps_helper.php
Line: 703
Function: _error_handler

File: /home/infw6134/public_html/application/controllers/Detail.php
Line: 208
Function: getBrowser

File: /home/infw6134/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Awasi Anggaran Desa Tanggap Covid-19
×
Selasa, 11 Agustus 2020
loading content

Awasi Anggaran Desa Tanggap Covid-19

Sabtu, 18 Juli 2020, 11:19 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Mry

 Awasi Anggaran Desa Tanggap Covid-19

Ilustrasi (kicknews.today)

Infoanggaran.com, Jakarta - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mengawal anggaran desa di tengah pandemi Covid-19.

“Partisipasi dan kontrol masyarakat dalam mengawasi APBDesa sangat penting,” ujar Sekjen FITRA Misbah Hasan dalam diskusi daring bertajuk “Politik Anggaran Desa Tanggap Covid-19”, Jumat (7/7/2020).

Terlebih, menurut Misbah, saat ini pemerintah desa memiliki mandat untuk mengatasi pandemi lewat “Desa Siaga Covid-19”.

Mandat itu, antara lain, membentuk relawan satuan gugus tugas Covid-19, merealokasi APBDesa untuk pencegahan dan penanganan, membuat posko jaga desa, serta menyusun kebijakan guna mengantisipasi dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi akibat pandemi. 

Bahkan penggunaan dana desa yang selama ini tidak pernah digunakan untuk bantuan sosial, kini bisa digunakan untuk bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD).

 

Baca juga: Nasib Perempuan Penambang Emas Masih Termarjinalkan

 

Hal senada disampaikan Tim Leader Kolabirasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) Anna Winoto. Namun dia menilai masyarakat belum mendapatkan informasi yang memadai terkait penggunaan dana desa untuk mengatasi Covid-19.

“Upaya bagaimana masyarakat lebih tahu dan berperan dalam penyaluran BLT DD, perlu ditingkatkan lagi,” jelas Anna.

 

Akuntabilitas Sosial

Anna juga berharap pandemi Covid-19 bisa menjadi momentum membangun akuntabilitas sosial sehingga mekanisme partisipasi masyarakat bisa efektif dalam penggunaan APBDesa.

Namun, menurut Anna, akuntabilitas sosial perlu ada kelembagaan yang kuat. Kelembagaan ini bukan hanya sebatas struktural tapi menjadi praktik masyarakat, pemerintah, dan BPD dalam kehidupan sehari-hari.

“Jadi, melekat dalam kebiasaan sehari-hari di mana masyarakat bisa mendapatkan informasi yang cukup, bisa bertanya, dan lain sebagainya,” jelas Anna.

Lalu, umpan balik pemerintah juga dibutuhkan. Salah satu contohnya soal aspirasi. “Bukan hanya dari masyarakat ke atas, justru yang paling penting aspirasi yang disampaikan masyarakat itu feed back-nya dirasakan masyarakat,” jelas Anna.

 

Baca juga: Pembubaran Lembaga Butuh Evaluasi untuk Minimalkan Pemborosan

 

Selain partisipasi masyarakat, Misbah menjelaskan bahwa upaya membangun akuntabilitas sosial membutuhkan kepemimpinan desa yang berintegritas, membangun visi kolektif desa yang kreatif dan inovatif, pemerintahanan yang transparan, responsif, dan inklusif, serta  penguatan kelembagaan BPD juga harus kuat sebagai kanal aspirasi warga desa.

“Tujuan akhirnya adalah terbangunnya saling kepercayaan antarwarga dan pemerintah desa. Jadi, kita mendorong akuntabilitas bukan bertujuan untuk mengkriminalisasi pemdes atau kepala desa, tapi untuk membangun saling kepercayaan warga dan pemerintah desa,” terang Misbah.

 

Dana Desa di 10 Kabupaten

ilebih jauh Misbah mengatakan, secara keseluruhan dana desa mengalami pengurangan alokasi setelah merebaknya pandemi Covid-19 di Indonesia. Meski begitu, pengurangannya tidak signifikan.

Dia lalu menyoroti pengurangan dana desa di 10 kabupaten, yang mana di daerah tersebut terdapat sejumlah desa yang menjadi desa dampingan FITRA dan KOMPAK dalam rangka penguatan akuntabilitas sosial.

Ke-10 kabupaten itu adalah Aceh Barat, Bondowoso, Brebes, Pekalongan, Pemalang, Trenggalek, Bantaeng, Pangkep, Bima, dan Lombok Utara.

“Pengurangan dana desa yang paling besar di Aceh Barat, yaitu 1,4 persen dari Rp254 miliar menjadi Rp250 miliar. Sementara Lombok Utara mendapatkan pemotongan paling kecil, sebanyak 0,5 persen dari 71,44 miliar menjadi 71,09 miliar,” beber Misbah.

Delapan daerah lainnya mendapatkan pengurangan dana desa mulai dari 0,6 persen hingga 1,1 persen.

Rinciannya, Bondowoso 0,9 persen dari Rp238,48 miliar menjadi Rp236,22 miliar, Brebes 0,6 persen dari Rp495,63 miliar menjadi Rp492,48 miliar, Pekalongan 1,1 persen dari 266,34 miliar menjadi 263,40 miliar,

Lalu Pemalang 0,7 persen dari 329,54 miliar menjadi Rp327,26 miliar, Trenggalek 1,1 persen dari Rp154,88 miliar menjadi Rp153,24 miliar, Bantaeng 1,1 persen dari Rp45,64 miliar menjadi Rp45,14 miliar, Pangkep 1 persen dari 72,23 miliar menjadi 71,53 miliar, dan Bima 1,1 persen dari 189,46 miliar menjadi Rp187,39 miliar.

 

Baca juga: Perempuan Parlemen Masih Lemah Dorong Anggaran Responsif Gender

 

Sementara, mengacu pada paparan Misbah, dana desa yang diterima per desa terbesar di Lombok Utara. Dari jumlah Rp71,09 miliar dengan total 33 desa, rata-rata per desa mendapatkan Rp2,15 miliar.

Sedangkan dana desa terkecil di Aceh Barat. Dari jumlah Rp250 miliar dengan 332 desa dengan , rata-rata hanya mengantongi dana desa Rp776,36 miliar.

Rata-rata dana desa yang diterima per desa di daerah lainnya adalah Bondowoso Rp1,13 miliar (209 desa), Brebes Rp1,68 miliar (292 desa), Pekalongan Rp968,37 miliar (272 desa), Pemalang Rp1,5 miliar (211 desa), Trenggalek Rp1 miliar (152 desa), Bantaeng Rp981,35 miliar (46 desa), Pangkep Rp1,10 miliar (65 desa), dan Bima Rp981,12 miliar (191 desa).

“(Pengelolaan dana desa) ini membutuhkan transparansi dan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan akuntabilitas sosial,” tutur Misbah.

 

Penulis: Maryono

Editor: Jimmy Radjah

Artikel Lainnya

Selasa, 11 Agustus 2020, 14:34 WIB

Airlangga Perkirakan Indonesia Terjebak Resesi di Kuartal III 2020

Proyeksi ini lebih buruk dari perkiraan sebelumnya di mana laju pertumbuhan diprediksi hanya akan perekonomian minus 1 persen pada kuartal III 2020.

selengkapnya
Airlangga Perkirakan Indonesia Terjebak Resesi di Kuartal III 2020
Subsidi Upah Rp2,4 Juta Bisa Timbulkan Kecemburuan

Selasa, 11 Agustus 2020, 12:45 WIB

Subsidi Upah Rp2,4 Juta Bisa Timbulkan Kecemburuan