A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: ub

Filename: helpers/apps_helper.php

Line Number: 692

Backtrace:

File: /home/infw6134/public_html/application/helpers/apps_helper.php
Line: 692
Function: _error_handler

File: /home/infw6134/public_html/application/controllers/Detail.php
Line: 208
Function: getBrowser

File: /home/infw6134/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: ub

Filename: helpers/apps_helper.php

Line Number: 703

Backtrace:

File: /home/infw6134/public_html/application/helpers/apps_helper.php
Line: 703
Function: _error_handler

File: /home/infw6134/public_html/application/controllers/Detail.php
Line: 208
Function: getBrowser

File: /home/infw6134/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Menyelisik Anggaran Penanganan Covid-19 di Sumatera Selatan
×
Selasa, 11 Agustus 2020
loading content

Menyelisik Anggaran Penanganan Covid-19 di Sumatera Selatan

Senin, 06 April 2020, 09:33 WIB
Penulis: Redaksi
Editor: Redaksi

    Menyelisik Anggaran Penanganan Covid-19 di Sumatera Selatan

Ilustrasi (harnas.co)

Penyebaran Covid-19 semakin merebak dan menyebar tak terkendali hampir diseluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali di Provinsi Sumatera Selatan.

Menurut data terakhir yang dirillis oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan per tanggal 1 April 2020 telah tercatat sebanyak 1.110 orang dalam pemantauan (ODP), 35 orang pasien dalam pengawasan (PDP), 5 orang pasien terkonfirmasi positif Covid-19, dan 2 orang dinyatakan meninggal dunia.

Persebaran terbanyak berada di Kota Palembang sebanyak 297 ODP, 10 orang PDP, dan 2 orang terkonfirmasi positif terkena Covid-19. Sementara terbanyak ke dua di Kabupaten Muba, sebanyak 141 orang ODP dan 3 orang PDP.

Sedangkan 5 pasien yang terkonfirmasi positif terkena Covid-19 berasal dari Palembang 2 orang, Kota Prabulih 1 orang, OKI dan OKU masing-masing 1 orang.

Untuk mengantisipasi agar penyebaran Covid-19 bisa ditekan semaksimal mungkin khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, maka diperlukan upaya yang sangat serius dan cepat dalam penanganan melalui kebijakan penganggaran dengan melakukan pengendalian dan pencegahan serta penanganan terhadap ODP, PDP, dan orang yang positif terinfeksi Covid-19.

Selain itu, pemerintah juga harus menyiapkan anggaran yang memadai untuk penanganan pandemi ini sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah, terutama pada pasal 2 ayat (1) dan (2) yang mengatur bahwa pemerintah daerah harus memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak Covid-19.

Sementara Kementrian Keuangan juga telah menerbitkan Peraturan Mentri Keuangan (PMK) Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Insentif Daerah Tahun 2020 dalam Rangka penaggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Melalui peraturan itu, maka pemerintah daerah dapat merumuskan program dan kegiatan penanganan COVID-19 dengan menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT), Dana Alokasi Khusus dan Dana Insentif Daerah (DID) dan Pos Belanja Tidak Terduga yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 di daerah masing-masing.

Sebenarnya untuk memaksimalkan upaya penanganan Covid-19, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga dapat melakukan realokasi anggaran yang berasal dari sumber manapun yang berbasis pada rencana belanja yang tidak menjadi prioritas baik fisik maupun non fisik.

Kegiatan fisik belum menjadi prioritas seperti operasional (gedung kantor, kendaraan dinas, hibah bangunan instansi vertikal, dan lain-lain yang relevan). Selain itu juga anggaran operasional rutin pemerintah ada 6 program rutin yang ada pada OPD seperti, anggaran perjalanan dinas, kegiatan workshop, FGD, festival, pameran,  dan anggaran peningkatan kapasitas aparatur.

FITRA Sumsel telah melakukan analisa dengan menyelisik belanja APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 khususnya untuk pos belanja perjalanan dinas di tiga OPD, ternyata menemukan alokasi anggaran belanja perjalanan dinas (perjadin) yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp225.486.475.338.  

Rinciannya, alokasi anggaran belanja perjadin pada DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp178.937.187.000 atau sebesar 55 persen dari total belanja Dinas/ DPRD (Sekretariat Dewan dan DPRD) yang terdiri perjadin luar negeri sebesar Rp6.880.000.000, perjadin dalam daerah Rp27.875.037.000, dan perjadin luar daerah sebesar Rp144.220.700.000.

Sementara di Sekda, alokasi perjadin sebesar Rp35.873.093.307 atau sekitar 10 persen dari total belanja. Sedangkan di Dinas PUBM mengalokasikan belanja perjadin Rp10.676.195.031 atau sekitar 1 persen dari total belanja.

Sebagaimana telah diatur dalam PMK Nomor 19 Tahun 2020, maka dari hasil analisa FITRA Sumsel, alokasi anggaran yang bisa dipergunakan untuk penanganan dan penanggulangan wabah Covid-19 di Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp908.402.203.377.

Duit itu bersumber dari DBH Migas sebesar Rp636.705.951.000, DID Rp28.189.903.000, DBH CHT Rp1.935.708.000, belanja tidak terduga (BTT) Rp16.084.166.039, belanja perjadin Rp225.486.475.338.

Ada banyak pos anggaran yang masih bisa digunakan untuk penanganan dan pencegahan terhadap merebaknya Covid-19 di wilayah Propinsi Sumatera Selatan yaitu melalui realokasi dan refocusing kebijakan penganggaran terutama terhadap program-program yang tidak menjadi prioritas maka harus segera dipangkas. 

Selain itu mengingat besarnya alokasi penganggaran yang digunakan untuk penanganan Covid-19 ini, agar tidak terjadi penyimpangan serta penyalahgunaan anggaran maka kepedulian warga masyarakat dalam melakukan kontrol dan pengawasan sangat diperlukan. Untuk itu FITRA Sumsel mendesak agar:

  1. Pemprov Sumsel untuk segera merealokasi dan refocusing kebijakan penganggaran dengan memangkas belanja belanja yg tidak menjadi prioritas, seperti belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, Jasa Perkantoran, ATK, belanja Makan Minum, agar segera dialihkan untuk penanganan dan pencegahan Covid-19.
  2. Pemprov Sumsel harus mempublikasikan selain jumlah korban terdampak Covid-19 juga penggunaan anggaran dalam penanganan Covid-19, karena dengan keterbukaan atau transparansi dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi.
  3. Masyarakat harus secara aktif terlibat dalam pengawasan terutama dalam penggunaan anggaran penanganan dan pencegahan Covid-19, agar tidak terjadi penyalahgunaan.

 

Nunik Handayani adalah Koordinator FITRA Sumsel

Artikel Lainnya