Ilustrasi (bisnis.com)

Oleh:  Redaksi Infoanggaran.com   25-03-2020 09:00 WIB

Temuan kasus Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia semakin meningkat dalam dua minggu trakhir. Berdasarkan data yang dirilis oleh pemerintah, dalam tiga pekan sejak ditemuan kasus pertama corona pada awal Maret - 21 Maret 2020, telah ditemukan 453 casus positif Covid yang tersebar di 18 provinsi di Indoensia. Bahkan temuan kasus bertambah 64 kasus baru pada 22 Maret 2020.

Bertambahnya temuan kasus baru Covid-19 ini diikuti dengan semakin meningkatnya jumlah korban meninggal, bahkan jumlahnya lebih besar dari korban yang dinyatakan sembuh. Korban meninggal akibat Covid-19 ini per 22 Maret 2019 sebanyak 48 orang. Sedangkan korban yang dinyatakan sembuh meningkat menjadi 29 orang.

Dari segi wilayah, penyebaran Covid-19 ini berada di Pulau Jawa, Indonesia bagian timur, dan Sumatera. Kasus Covid-19 yang paling banyak ditemukan adalah di wilayah Jawa, disusul Kalimantan-Bali, lalu Sumatera dan Sulawesi. Penyebaran Covid 19-dimungkinkan akan terus bertambah. Pemerintah sendiri melalui Juru bicara Tim Tanggap Darurat Covid-19 memprediksi orang yang akan terjangkit mencapai 600 – 700 ribu orang.

Melihat peningkatan yang signifikan jumlah orang yang terinfeksi Covid-19 dan ribuan orang dalam pantauan (OPD) yang potensial terinfeksi, sudah seharusnya pemerintah melakukan tindakan-tindakan yang lebih serius dalam mencegah penyebaran wabah tersebut. Pemerintah secara nasional telah menetapkan status keadaan tertentu darurat non bencana yang telah diperpanjang hingga 29 Mei 2020. Kebijakan serupa juga telah dikuti oleh pemerintah daerah, di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dalam bentuk Siaga darurat maupun status yang lebih tinggi yaitu tanggap darurat Covid-19. Meskipun begitu, ada beberapa daerah lainnya yang belum melakukan tindakan dalam bentuk penetapan status.

Selain penanganan melalui tindakan medis kepada suspect maupun yang telah positif terinfeksi, kebijakan dan program lainnya juga disosialisasi kepada masyarakat, ada pengurangan pergerakan orang melalui penerapan sosial distancing: bekerja dari rumah untuk para pegawai dan belajar di rumah untuk pelajar dan mahasiswa.

Langkah-langkah penanganan Covid-19 saat ini harus didukung dengan kebijakan anggaran yang memadai. Status darurat, siaga darurat, ataupun tanggap darurat yang telah diumumkan tidak akan berarti apa-apa tanpa kesiapan anggaran yang serius digunakan untuk penanganan kasus ini.

Berbagai isu muncul bahwa di beberapa daerah terdapat keluhan kekurangan fasilitas dalam penanganan. Seperti alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan yang menangani korban virus tersebut, kurangnya fasilitas kesehatan, dan belum semua fasilitas kesehatan memiliki peralatan yang cukup untuk melakukan tindakan medis. Selain itu juga upaya pencegahan yang diharapkan datang dari masyarakat juga belum terfasilitasi dengan baik, seperti jenis-jenis alat yang dipakai untuk melakukan perlindungan diri bagi masyarakat.

Pemerintah harus mengakui bahwa upaya yang dilakukan dalam menghadapi corona ini tergolong lamban. Pemerintah tidak mengantisipasi jauh hari saat mulai awal kasus corona ini ditemukan di Wuhan, China. Pemerintah baru mulai masif melakukan upaya-upaya penanganan dan mengeluarkan kebijakan setelah ditemukan kasus corona di Indonesia. Berbagai kebijakan--termasuk terkait dengan anggaran, juga dilakukan kurang dari dua pekan terakhir. Sebelumnya, pemerintah baik pusat dan daerah tidak menyiapkan anggaran khusus untuk penanganan Covid-19.

Di tingkat pusat, pemerintah telah melakukan penyiapan anggaran Rp62,3 trililun untuk penanganan Covid-19 yang berasal dari realokasi berbagai rencana kegiatan dari kementerian/lembaga (K/L) serta pengurangan jumlah anggaran transfer dari pusat ke daerah dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID).

 

Bagaimana Kebijakan Daerah?

Untuk menghadapi dan melakukan penanganan pandemi Covid-19, Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta pengadaan barang jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Selain kepada K/L, Inpres yang dikeluarkan pada 20 Maret 2020 itu juga menginstruksikan kepada daerah untuk (1) Mengutamakan penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19 melalui realokasi anggaran dan refocusing kegiatan; (2) Mempercepat proses refocusing kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya; (3) Mempercepat pengadaan barang jasa untuk mendukung penanganan Covid-19 sesuai ketentuan perundangan (UU Kebencanaan) dan aturan turunannya.

Sebelum Inpres Nomor 4 Tahun 2020 diterbitkan, Kementerian Dalam Negeri melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2020 juga telah mengatur tentang percepatan penanganan Covid-19. Dalam beleid itu, seluruh daerah diwajibkan untuk melakukan tindakan penanganan wabah virus, termasuk pembentukan gugus tugas penanganan Covid-19.

Tiga skenario anggaran lewat APBD yang diatur dalam Permendagri tersebut yaitu (1) Penggunaan belanja tidak terduga; (2) Jika tidak cukup belanja tidak terduga maka dilakukan penjadwalan ulang program dan kegiatan dalam APBD; (3) Penggunaan dana Kas yang dimiliki daerah. Mekanisme penggunaan belanja tidak terduga dalam penanganan Covid-19 diatur secara jelas dan sederhana dalam Pasal 5 Permendagri ini.

Sejalan dengan Mendagri,  pada 14 Maret 2020 lalu terbit Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 6 Tahun 2020 yang mengatur tentang penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik Bidang Kesehatan untuk penanganan corona di daerah. Ketentuan ini memberikan keleluasaan bagi K/L dan pemerintah daerah untuk mengubah kegiatan yang didanai dari DAK fisik dan non fisik untuk program yang relevan dengan penanganan Covid-19. Pemda dan K/L teknis yang memiliki DAK diminta untuk merevisi rencana kegiatan yang telah ditetapkan dan disampaikan kepada Kemenkeu.

Ada pula Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2020 untuk mengalokasikan anggaran yang berasal dari DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT), Dana Insentif Daerah (DID) Layanan Publik Bidang Kesehatan, dan DBH Migas daerah otonomi khusus Papua dan Aceh digunakan untuk penanganan Covid-19.

PMK itu mengultimatum bahwa DAU, DBH tahap II dan III akan disalurkan jika daerah telah melaporkan kinerja bidang kesehatan untuk penanganan Covid-19. Sebaliknya, jika daerah tidak melaporkan kegiatan dan realisasi kegiatan penanganan Covid-19,  maka Kemenkeu akan melakukan pemotongan DAU.

Bagaimana Teknis Pengalokasiannya?

Covid-19 mulai menjadi perhatian pemerintah Indonesia setelah proses perencanaan penganggaran tahun 2020 baik APBN maupun APBD telah selesai disusun dan bahkan telah diimplementasikan. Sehingga secara teknis pengalokasiannya juga diberlakukan secara khusus. Bagi daerah yang memiliki alokasi anggaran belanja tidak terduga (BTT) cukup memadai, tentu tidak sulit untuk kebutuhan cepat dalam pembiayaan penanganan pandemi.

Aturan insidentil baik melalui Inpres, Permendagri, PMK, ataupun KMK hanya bersifat umum, sehingga pemerintah daerah dituntut untuk proaktif, cakap, dan jeli dalam menerjemahkan aturan-aturan tersebut sehingga dapat dilaksanakan dengan baik.  Tidak boleh ada celah kesalahan yang berakibat pada pelanggaran dalam pengelolaan anggaran.

  • Penggunaan BTT Tanpa Penetapan Tanggap Darurat

Untuk penggunaan BTT, khusus untuk penanganan masalah ini secara teknis diatur dalam Permendagri 20 tahun 2020. Pasal 5 peraturan itu menguraikan secara jelas mekanisme pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban penggunaan BTT untuk penanganan Covid-19 berbeda dengan ketentuan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 162 ayat 8A Permendagri Nomor 21 tahun 2020 menyatakan bahwa penggunaan BTT sebelumnya harus dilakukan dengan penetapan status tanggap darurat. Sedangkan penggunaan BTT untuk penanganan Covid-19 tidak perlu ada penetapan tanggap darurat oleh pemprov maupun pemkab/pemkot.  

Secara singkat mekanisme pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Kepala daerah cukup menetapkan perangkat daerah yang secara fungsi terkait dengan antisipasi dan  penanganan dampak penularan Covid-19 (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, BPBD, dan OPD lainnya yang relevan); (2) Perangkat daerah yang dimaksud menyusun rencana kebutuhan anggaran dan mengajukan kepada bendahara umum daerah; (3) Bendara umum daerah mencairkan uang dengan mekanisme Surat Permintaan Pembayaran – Tambahan Uang (SPP-TU); (4) Penggunaan BTT dicatat dalam kas umum oleh perangkat daerah pelaksana anggaran; (5) Perangkat daerah pelaksana menyampaikan laporan penggunaan disertai dengan bukti-bukti penggunaan kepada bendahara daerah. Mekanisme ini diatur dengan waktu cepat, sesuai dengan kebutuhannya mendesak untuk dilakukan.

  • Teknis Realokasi Anggaran/Refocusing Kegiatan

Realokasi anggaran atau refocusing sangat dimungkinkan bagi daerah yang tidak memiliki anggaran BTT di dalam APBD. Realokasi ini juga sebagai upaya agar BTT yang telah dianggarkan dalam APBD tidak dihabiskan untuk penanganan Covid-19, karena masih banyak lagi kebutuhan mendesak lainnya yang memungkinkan menggunakan anggaran BTT.  Inpres Nomor 4 Tahun 2020 mendesak kepada daerah untuk mempercepat realokasi anggaran dan refocusing kegiatan dalam rangka mempercepat penanganan pandemi berbahaya ini.

Realokasi anggaran dan refocusing kegiatan ini dilakukan dengan merevisi program dan kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD tahun 2020 untuk diarahkan pada program-program yang relevan dengan percepatan penanganan virus Covid-19. Arah kebijakan program pengendalian Covid-19 meliputi pencegahan, penanganan dan pengendalian dampak sosial ekonomi yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan sumbernya, dana yang dapat digunakan untuk penanganan Covid-19 di daerah yaitu dari dana DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT), Dana Insentif Daerah (DID), DBH Migas khusus Papua dan Papua Barat, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan.

Tidak hanya itu, pemerintah juga dapat melakukan realokasi anggaran yang berasal dari sumber manapun yang berbasis pada rencana belanja yang belum prioritas baik fisik maupun non fisik. Kegiatan fisik yang tidak prioritas seperti operasional (gedung kantor, kendaraan dinas, hibah bangunan instansi vertikal, dan lain-lain yang relevan). Selain itu juga anggaran operasional rutin pemerintah (6 program rutin OPD), anggaran perjalanan dinas, kegiatan workshop, FGD, festival, pameran,  dan anggaran peningkatan kapasitas aparatur.

Secara teknis, jika merujuk pada PMK Nomor 19 Tahun 2020 dan KMK Nomor 6 Tahun 2020, serta Inpres Nomor 4 Tahun 2020 yang baru saja diterbitkan, realokasi anggaran dilakukan dengan melakukan revisi anggaran yang selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk diverifikasi dan disetujui.

Namun secara detil, proses realokasi anggaran dapat diuraikan sesuai dengan sumber anggarannya. Berikut langkah-langkah teknis realokasi anggaran dan refocusing kegiatan untuk penanganan Covid-19.

 

Triono Hadi adalah Koordinator FITRA Provinsi Riau

Referensi:

  1. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing kegiatan, realokasi anggaran, pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease (Covid-19)
  2. Peraturan Mendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentan Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan daerah;
  3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang percepatan penanganan Corona Virus Diseasw (Covid-19) di lingkungan pemerintah daerah;
  4. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2020 tentang penyaluran dan penggunaan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana insentif daerah tahun anggaran 2020 dalam rangka penanggulangan Corona Virus Disease20l9 (Covid-19)
  5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6 tahun 2020 tentang penyaluran dana alokasi khusus (DAK) bidang kesehatan dan dana bantuan operasional kesehatan dalam rangka pencegahan Corona Virus disease (Covid-19)
  6. Katadata
  7. CNNIndonesia









Info-Anggaran Info-Anggaran Info-Anggaran Info-Anggaran Info-Anggaran Info-Anggaran



Info-Anggaran Analisis

  08-03-2020 16:35 WIB

Menakar Risiko Utang Pemerintah




Info-Anggaran Analisis

  19-02-2020 14:57 WIB

Omnibus Law; Modus Baru Praktik Korupsi Terstruktur dan Legal?




Info-Anggaran Analisis

  27-01-2020 16:10 WIB

Jebakan Ekonomi Indonesia




Info-Anggaran Analisis

  10-01-2020 00:30 WIB

Menakar Kebijakan Anggaran Banjir DKI







   TENTANG KAMI |   KARIER |  IKLAN | HUBUNGI KAMI |    DISCLAIMER



©2019 Info Anggaran. Hak cipta dilindungi Undang-undang.Kebijakan Privasi