Ilustrasi (bandungkita.id)

Oleh:  Maryono   23-03-2020 17:00 WIB

Infoanggaran.com, Jakarta – Sekretaris Jenderal FITRA Misbah Hasan meminta pemerintah agar tidak gegabah melakukan pinjaman luar negeri alias utang untuk membiayai penanganan virus corona atau covid-19.

“(Utang) risikonya tinggi. Itu harus betul-betul dihitung sama pemerintah untuk mencegah risiko krisis finansial karena beban utang sudah sangat tinggi saat ini,” jelas Misbah kepada Infoanggaran.com, Senin (23/3/2020).

Pernyataan Misbah tersebut menanggapi langkah pemerintah yang mempertimbangkan melakukan utang untuk memerangi covid-19.

Melansir Harian Kompas edisi Senin (23/3/2020), Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) Luky Alfirman mengatakan pemerintah sudah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan lembaga multilateral untuk mendapat pinjaman luar negeri.

Hingga kini, tutur Luky, baru dengan Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Bank Dunia yang sudah masuk proses pembicaraan skema pinjaman. “Masih terus dirundingkan terkait jumlah ataupun skemanya (pinjaman-red),” jelasnya.

Luky mengatakan pinjaman luar negeri itu diperlukan guna mengantisipasi kekurangan anggaran penanganan covid-19 yang telah disediakan oleh pemerintah.

Namun, menurut Misbah, langkah tersebut akan semakin membebani APBN. Apalagi ia meyakini pendapatan negara pada 2020 bakal turun drastis akibat penyebaran covid-19.

"Itu akan menyebabkan defisit fiskal semakin lebar. Nah ini berbahaya (jika terus menambah utang),” tegas Misbah.

Maksimalkan Anggaran

Misbah meminta pemerintah tidak berutang terlebih dahulu untuk membiayai penanganan corona. “Karena kita sebenarnya masih punya sumber daya sendiri melalui efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran APBN,” ujarnya.

Seperti diketahui, saat ini pemerintah tengah berupaya merealokasi anggaran belanja kementerian dan lembaga seperti anggaran perjalanan dinas dan belanja non operasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menaksir jumlah anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk penanganan covid-19 mencapai Rp62,3 triliun. “Itu jumlahnya gede,” tegas Misbah.

Belum lagi, lanjut Misbah, dukungan APBD menyusul adanya kewajiban daerah untuk mengalokasikan anggaran untuk penanganan corona melalui PMK Nomor 19 Tahun 2020.

Setelah adanya peraturan tersebut, Misbah mengatakan pemerintah saat ini tinggal memastikan setiap daerah mengalokasikan anggaran untuk covid-19. “Itu kan langsung bisa dikontrol oleh Kemenkeu,” pungkasnya.

 

Penulis: Maryono

Editor: Jimmy Radjah









Info-Anggaran Info-Anggaran Info-Anggaran Info-Anggaran Info-Anggaran Info-Anggaran



Info-Anggaran Berita

  06-04-2020 15:00 WIB

Jokowi Minta Laporan Realokasi Anggaran untuk Corona di Daerah




Info-Anggaran Berita

  06-04-2020 13:29 WIB

Riza Patria Terpilih Jadi Wagub DKI




Info-Anggaran Berita

  06-04-2020 13:30 WIB

Tak Ada Remisi Bagi Napi Korupsi




Info-Anggaran Berita

  06-04-2020 13:06 WIB

Platform Gotong Royong Warga Terkait Covid-19 Diluncurkan




Info-Anggaran Berita

  06-04-2020 12:30 WIB

Pelanggar PSBB Tak Bisa Disanksi




Info-Anggaran Berita

  06-04-2020 11:00 WIB

KMSI Kaltim Minta DPR Tunda RUU Minerba




Info-Anggaran Berita

  05-04-2020 17:00 WIB

Covid-19: ‘Badai’ yang Kini Harus Dihadapi Nelayan Tradisional







   TENTANG KAMI |   KARIER |  IKLAN | HUBUNGI KAMI |    DISCLAIMER



©2019 Info Anggaran. Hak cipta dilindungi Undang-undang.Kebijakan Privasi