Ilustrasi (Foto: jatimtimes.com

Oleh:  Redaksi Infoanggaran.com   08-03-2020 17:20 WIB

Secara konstitusional (UUD 1945), anggaran negara dikelola sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Landasan konstitusional tersebut seharusnya menjadi komitmen utama bagi pemerintah daerah untuk mengelola anggaran.

Namun dalam kenyataannya, tidak sedikit daerah yang orientasi APBD-nya masih besar untuk kepentingan birokrasi dan elite daerah sehingga anggaran daerah belum sepenuhnya menjadi alat pendorong kesejahteraan. Pengelolaan anggaran daerah nampaknya hanya menjadi rutinitas atau ritual tahunan belaka, tanpa meninggalkan dampak kesejahteraan.

Berbagai persoalan terkait dengan pengelolaan anggaran daerah, salah satunya kesehatan keuangan daerah. Penerimaan daerah secara umum masih bergantung pada transfer pemerintah pusat, rata-rata 60 persen penerimaan daerah bersumber dari dana perimbangan. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber penerimaan yang diperoleh berdasarkan kinerjanya masih sangat minim, rata-rata hanya sekitar 10 persen saja.

Rendahnya sumber pendapatan dari PAD ini mengakibatkan rendahnya ruang fiskal yang dimiliki oleh daerah. Ruang fiskal yang dimaksud adalah ketersediaan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk membiayai program prioritas sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dari 10 kabupaten di Jawa Timur yang dianalisis oleh FITRA Jatim, terlihat Kabupaten Gresik memiliki rasio ruang fiskal terbesar. Tahun 2020 Kabupaten Gresik memiliki ruang fiskal 50 persen dari total pendapatan daerah. Kabupaten dengan ruang fiskal terendah adalah Kabupaten Lamongan yaitu sebesar 9 persen dari total pendapatan yang miliki.

Minimnya ruang fiskal juga dipengaruhi oleh besarnya belanja pegawai yang dipergunakan untuk gaji dan tunjangan. Hal ini bisa dilihat, misalnya, PAD Kabupaten Sidoarjo lebih besar dibandingkan dengan Kabupaten Gresik, akan tetapi rasio ruang fiskal Kabupaten Gresik lebih besar dari Kabupaten Sidoarjo. Hal ini disebabkan karena alokasi belanja pegawai (BTL) Kabupaten Gresik lebih rendah dari Kabupaten Sidoarjo. Oleh karena itu menjadi penting bagi pemerintah daerah untuk terus mengoptimalkan segala potensi lokal yang dapat menjadi sumber pendapatan daerah guna meningkatkan ruang fiskalnya.

Meningkatnya ruang fiskal tidak hanya mengurangi ketergantungan dari dana transfer pemerintah daerah, tetapi juga dapat memastikan terdanainya program-program prioritas pembangunan sebagaimana yang ditetapkan sebagai prioritas. Karena dana transfer dari pemerintah pusat lebih banyak bersifat earmarket atau sekadar menjalankan program pemerintah pusat.

Indikator kesehatan keuangan daerah lainnya adalah terkait dengan pengelolaan belanja daerah. Kesehatan keuangan daerah dapat diukur dari seberapa besar belanja daerah dan bagaimana kualitas belanja daerah yang dialokasikan untuk pembangunan. Pertama, proporsi belanja daerah untuk belanja rutin dan belanja pembangunan (belanja modal, barang dan jasa). Kedua, sejauh mana anggaran daerah memiliki kemampuan untuk membayar hutang yang sudah jatuh tempo.

 

     Baca juga : Jebakan Ekonomi Indonesia

 

Semakin besar alokasi anggaran untuk pembangunan, artinya pengelolaan keuangan daerah semakin sehat. Untuk menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pemerintah daerah seperti kemiskinan dan ketimpangan, salah satunya dengan mengalokasikan anggaran sebesar-sebesarnya untuk pembangunan.

Berdasarkan analisis FITRA JATIM terhadap APBD tahun 2020 di 10 kabupaten di Jawa Timur, terlihat alokasi belanja tidak langsung (BTL) menyendot 50 persen lebih dari total belanja daerah. Tiga kabupaten (Mojokerto, Ngawi, dan Nganjuk) rasio belanja tidak langsung mencapai 60 persen. Kabupaten dengan rasio BTL terendah adalah Kabupaten Bojonegoro yakni 35 persen. 

Tingginya belanja tidak langsung ini tentu akan mengakibatkan rendahnya alokasi belanja untuk mendana program dan kegiatan yakni belanja langsung. Artinya secara kuantitas program dan kegiatan yang sudah direncanakan dikhawatirkan tidak dapat menjawab persoalan dan tantangan pembangunan yang dihadapi, selain itu juga akan meghambat laju pertumbuhan ekonomi di daerah.

Melihat indikator kesehatan keuangan daerah di atas, pemerintah daerah perlu untuk melakukan reformasi pengelolaan anggaran publik (APBD) yaitu dengan meningkatkan tata kelola anggaran publik. Menurut Joko Tri Haryanto[1], reformasi pengelolaan anggaran publik ditujukan bagaimana anggaran publik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan[2]

Perbaikan pengelolaan anggaran publik dapat dilakukan dengan semakin meningkatkan kualitas belanja publik. Sudah saatnya pemerintah daerah untuk memiliki komitmen mengurangi belanja-belanja yang bersifat rutin, atau belanja-belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pencapaian tujuan program prioritas. Penerapan anggaran berbasis kinerja mutlak untuk direalisasikan, setiap satu rupiah yang dialokasikan harus dapat diukur pencapaian output serta outcome-nya.

Untuk tercapainya tujuan pembangunan, tidak hanya dibutuhkan anggaran yang besar akan tetapi juga harus didukung dengan kualitas belanja yang memadai. Misalnya, Belanja Langsung yang merupakan alokasi belanja yang berkaitan dengan program dan kegiatan, harus dipastikan bahwa belanja modal dan belanja barang dan jasa harus lebih besar dibandingkan dengan belanja pegawai berupa honorarium dan upah. Dengan begitu anggaran daerah yang terbatas menjadi efektif untuk menyelesaikan persoalan pembangunan daerah.

 

     Baca juga : Kinerja Pemerintah Atasi Kemiskinan Masih Rendah

 

Komitmen politik budget para aktor untuk melakukan efesiensi juga menjadi salah satu kunci untuk lahirnya anggaran yang efektif, seperti mengurangi perjalanan dinas, mengefesiensi belanja perkantoran, makan minum, serta belanja-belanja aparatur lainnya. Dengan begitu hasil efesiensi tersebut dapat dialokasikan untuk belanja-belanja yang lebih produktif meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan akses layanan dasar (pendidikan, kesehatan, ekonomi) bagi masyarakat selaku pembayar pajak.

-----------------------------

Dakelan adalah Direktur FITRA Jatim.


[1] Peneliti Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

[2] Dikutip dari materi yang disampaikan dalam ToT Fasilitator yang diselenggarakan oleh The Asia Foundation (TAF) di Surabaya, tanggal 4-6 Maret 2020.









Info-Anggaran Info-Anggaran Info-Anggaran Info-Anggaran Info-Anggaran Info-Anggaran



Info-Anggaran Analisis

  08-03-2020 16:35 WIB

Menakar Risiko Utang Pemerintah




Info-Anggaran Analisis

  19-02-2020 14:57 WIB

Omnibus Law; Modus Baru Praktik Korupsi Terstruktur dan Legal?




Info-Anggaran Analisis

  27-01-2020 16:10 WIB

Jebakan Ekonomi Indonesia




Info-Anggaran Analisis

  10-01-2020 00:30 WIB

Menakar Kebijakan Anggaran Banjir DKI







   TENTANG KAMI |   KARIER |  IKLAN | HUBUNGI KAMI |    DISCLAIMER



©2019 Info Anggaran. Hak cipta dilindungi Undang-undang.Kebijakan Privasi