Jaksa Agung ST Burhanuddin. Foto: Bisnis Indonesia

Oleh:  Jimmy   25-03-2020 11:00 WIB

Infoanggaran.com, Jakarta - Jaksa Agung Burhanuddin meminta jajaran kejaksaan di daerah memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah terkait realokasi APBD 2020 untuk penanganan virus Corona (Covid-19).

"Kejaksaaan agar dapat mengambil peran dalam proses revisi anggaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan memberikan pendampingan hukum dalam proses revisi, pengesahan, hingga penggunaan anggaran yang diperuntukan mencegah penularan dan penanggulangan atau pengobatan pasien Covid-19," tulis siaran pers Kapuspenkum Kejaksaan Agung Hari Setiyono, Rabu (25/3/2020).

Baca juga: Begini Aturan Ubah Anggaran untuk Corona

Realokasi anggaran tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020 dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Refocussing Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid 19.

Baca juga: Jokowi Minta Pemda Segera Realokasi Anggaran untuk Corona

Dalam siaran pers itu, Jaksa Agung juga menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo agar setiap kegiatan pencegahan penularan dan penanggulangan Corona yang dikategorikan sebagai bencana non alam tetap diawasi oleh Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum.

"Bisa dilakukan secara preventif melalui pendampingan hukum (legal assistensi) maupun represif (penegakan hukum) jika memang terdapat penyalahgunaan atau penyimpangan anggaran yang diperuntukkan untuk penanggulangan bencana Corona ini," katanya.

Baca juga: FITRA Minta Duit Penanganan Corona Dikelola Transparan

Burhanuddin menambahkan, melalui pendampingan tersebut diharapkan proses revisi, pengesahan dan penggunaan anggaran kegiatan untuk pencegahan penularan dan penanggulangan wabah Corona dapat terlaksana tanpa menimbulkan kebingungan bagi aparatur di daerah (provinsi maupun kabupaten/kota).

Lebih lanjut terkait wabah Corona yang kian menyebar, mantan Jamdatun ini mengingatkan kembali para Kajati untuk selalu melaksanakan aturan dalam Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Penanganan Corona di lingkungan Kejaksaan.

Penulis: Jimmy Radjah

Editor: Jimmy Radjah









Info-Anggaran Info-Anggaran Info-Anggaran Info-Anggaran Info-Anggaran Info-Anggaran



Info-Anggaran Berita

  06-04-2020 15:30 WIB

Pemerintah Tarik Utang Lewat SBN Rp243,8 Triliun




Info-Anggaran Berita

  06-04-2020 15:00 WIB

Jokowi Minta Laporan Realokasi Anggaran untuk Corona di Daerah




Info-Anggaran Berita

  06-04-2020 13:29 WIB

Riza Patria Terpilih Jadi Wagub DKI




Info-Anggaran Berita

  06-04-2020 13:30 WIB

Tak Ada Remisi Bagi Napi Korupsi




Info-Anggaran Berita

  06-04-2020 13:06 WIB

Platform Gotong Royong Warga Terkait Covid-19 Diluncurkan




Info-Anggaran Berita

  06-04-2020 12:30 WIB

Pelanggar PSBB Tak Bisa Disanksi




Info-Anggaran Berita

  06-04-2020 11:00 WIB

KMSI Kaltim Minta DPR Tunda RUU Minerba







   TENTANG KAMI |   KARIER |  IKLAN | HUBUNGI KAMI |    DISCLAIMER



©2019 Info Anggaran. Hak cipta dilindungi Undang-undang.Kebijakan Privasi