Ilustrasi (Foto: potret24.com)

Oleh:  Yenglis Dongche   25-03-2020 15:30 WIB

Infoanggaran.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya tidak dapat memaksakan defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Hal itu untuk menjaga stabilitas ekonomi  dunia tengah merebaknya pandemi Covid-19.

“Kita tidak bisa constrain apakah defisit APBN bisa di bawah tiga persen sesuai UU. Fokus kami adalah kesehatan dan keselamatan rakyat”, kata Sri, Selasa (24/3/2020).

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara membataai defisit anggaran dibatasi maksimal tiga persen dari PDB. Namun, untuk menanggulangi pandemi covid-19, kebijakan pelebaran defisit APBN terpaksa diambil.

Baca juga: Realisasi Pendapatan Kecil, Defisit APBN Capai Rp62,8 Triliun

Selain itu, kata Sri, pihaknya akan terus berupaya untuk menekan sekecil mungkin risiko yang memungkinkan terjadinya kebangkrutan bagi perekonomian masyarakat dan dunia usaha.

Pemerintah memperkirakan pandemi covid-19 akan berlangsung selama tiga hingga enam bulan. Sehingga, seluruh opsi kebijakan akan difokuskan untuk mengatasi dampak virus corona hingga masa recovery.

 

Pelebaran Defisit

Sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyarankan pemerintah untuk melebarkan defisit APBN tahun 2020 hingga 5 persen dari yang saat ini maksimal hanya 3 persen. Langkah ini diambil karena diyakini bakal berdampak pada belanja pemerintah tetapi sekaligus memangkas penerimaan.

Ketua Banggar Said Abdullah mengatakan, pemerintah perlu mengambil langkah tersebut lantaran APBN merupakan instrumen fiskal utama dalam menjalankan roda pembangunan. Karena itu, perlu perubahan asumsi ekonomi makro maupun postur APBN 2020 demi menjaga keberlangsungan perekonomian nasional.

Oleh sebab itu, Banggar DPR mendesak pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang merevisi UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terutama di penjelasannya. "Revisi penjelasan yang memberikan kelonggaran defisit APBN dari tiga persen ke lima persen dari PDB dan rasio hutang terhadap PDB tetap 60 persen," kata Said.

Baca juga: Realokasi Anggaran Fokus ke Tiga Sektor

Selain itu, Said juga menyarankan pemerintah untuk menerbitkan Perppu terhadap UU Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi dan badan, sebagai UU Perubahan Kelima dari UU Pajak Penghasilan.

Poin penting dari penerbitan Perppu ini adalah memberikan insentif Pajak Penghasilan orang pribadi dengan tarif PPh 20 persen bagi yang simpanannya di atas Rp100 miliar.

 

Alterntif Pembiayaan

Dari sisi pembiayaan, Sri Mulyani mengatakan pihaknya akan menggunakan seluruh opsi sumber pembiayaan konvensional maupun kemungkinan terjadinya sumber non-konvensional yang butuh landasan hukum baru.

Sri mengatakan, pemerintah memiliki opsi untuk menerbitkan surat utang baik secara reguler, melalui privat, ataupun sumber lainnya, termasuk menjaga agar surat berharga pemerintah tidak mengalami tekanan di tengah pandemi Covid-19.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Perpres BPJS Kesehatan Tanggung Pasien Corona

Meski defisit APBN nantinya akan melebihi 3 persen, Sri memastikan tetap bertanggung jawab dalam mengelolanya. Bank Indonesia juga melakukan langkah dengan membeli Surat Berharga Negara (SBN) di bawah 12 bulan. Bahkan bank sentral tersebut telah mengeluarkan Rp168,2 triliun untuk pembelian SBN.

Selain itu, pemerintah telah membuka pembicaraan dengan Asian Development Bank (ADB), Bank Dunia, hingga Dana Moneter Internasional (IMF). Termasuk menjajaki pinjaman yang bersumber dari bilateral dari negara-negara yang sudah biasa mendukung pendanaan anggaran di Indonesia.

 

Penulis: Yenglis D

Editor: Jimmy Radjah









Info-Anggaran Info-Anggaran Info-Anggaran Info-Anggaran Info-Anggaran Info-Anggaran



Info-Anggaran Berita

  06-04-2020 15:30 WIB

Pemerintah Tarik Utang Lewat SBN Rp243,8 Triliun




Info-Anggaran Berita

  06-04-2020 15:00 WIB

Jokowi Minta Laporan Realokasi Anggaran untuk Corona di Daerah




Info-Anggaran Berita

  06-04-2020 13:29 WIB

Riza Patria Terpilih Jadi Wagub DKI




Info-Anggaran Berita

  06-04-2020 13:30 WIB

Tak Ada Remisi Bagi Napi Korupsi




Info-Anggaran Berita

  06-04-2020 13:06 WIB

Platform Gotong Royong Warga Terkait Covid-19 Diluncurkan




Info-Anggaran Berita

  06-04-2020 12:30 WIB

Pelanggar PSBB Tak Bisa Disanksi




Info-Anggaran Berita

  06-04-2020 11:00 WIB

KMSI Kaltim Minta DPR Tunda RUU Minerba







   TENTANG KAMI |   KARIER |  IKLAN | HUBUNGI KAMI |    DISCLAIMER



©2019 Info Anggaran. Hak cipta dilindungi Undang-undang.Kebijakan Privasi