Nelayan (Foto: Maritimnews)

Oleh:  Yenglis Dongche   05-04-2020 17:00 WIB

Infoanggaran.com, Jakarta – Nelayan tradisional memang akrab dengan badai saat mencari ikan di laut. Di tengah menyebarnya pandemic Covid-19, ‘badai’ kedua harus dihadapi nelayan tradisional.

Penyebabnya, sampai saat ini belum terlihat ada kebijakan perlindungan dan anggaran yang langsung menyasar ke nelayan tradisional terkait penanggulangan pandemi Covid-19. Padahal, jutaan masyarakat Indonesia hidup dari menangkap atau budidaya ikan.

Padahal berdasarkan data, sumber daya laut Indonesia sangat kaya dan menyediakan 54 persen dari seluruh protein hewani yang dikonsumsi masyarakat Indonesia.

Dalam diskusi yang dilangsungkan secara daring, Minggu (5/4/2020), Ketua Harian Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan mengatakan, sebagian besar nelayan di Indonesia adalah nelayan kecil, sehingga dampak eskternal, seperti pandemi Covid-19, langsung berdampak langsung kepada nelayan.

 

     Baca juga: FITRA Beber Empat Risiko Penambahan Anggaran Atasi Corona

 

Selain itu, tutur Dani, di saat Covid-19 tengah menyebar seperti sekarang ini, belum terlihat ada literasi dan sosialisasi kepada nelayan di pesisir. Padahal, menurut data DPP KNTI per 5 April 2020, hampir seluruh wilayah nelayan dan pembudidaya mengaku terdampak Covid-19.

 

Merosot

Persoalan utama yang dihadapi nelayan tradisional, tutur Dani, adalah penjualan yang sulit dan harga jual yang merosot. Itu terjadi di beberapa daerah seperti Kalimantan Utara, Serang-Banten, Semarang-Jateng, Maumere-NTT, dan Manggarai Barat-NTT. "Tidak ada masalah dengan jumlah tangkapan. Persoalan ada di penjualan hasil tangkapan yang sangat anjlok," ujarnya.

Nilawati dari DPD KNTI Sumatera Utara (Sumut) membeberkan, dampak  dari Covid-19 sangat memukul nelayan tradisional. Penghasilan tidak sesuai dengan pengeluaran. Mirisnya, belum ada bantuan dari pemerintah. 

“Harga ikan dan seafood seperti kerang sangat anjlok di pasaran. Pabrik sudah menyetop pembelian dari nelayan. Harga gurita anjlok 50 persen dari Rp30.000,00 menjadi Rp15.000,00.,” kata Nila yang juga nelayan perempuan (Ibu nelayan) ini.

 

     Baca juga: Pemerintah Belum Transparan Soal Data dan Informasi Covid-19

 

Selain itu, nelayan juga mengeluhkan susahnya akses penjualan hasil tangkapan laut. Nila menyebut, jika sebelumnya nelayan bisa menjual ke pabrik atau pengepul bisa sampai dengan 300 kg, saat ini nelayan hanya bisa menjual ke pasar dan laku cuma sekitar 50 kg.

“Hingga saat ini belum ada bantuan dari pemerintah. Bantuan dari wali kota hanya diperuntukkan bagi masyakarat yang tidak memegang kartu PKH, sementara di daerah kami sudah dua bulan kartu PKH diblokir,” papar Nilawati.

Senada, anggota Koperasi 64 Bahari Surabaya Jihan Hasifah mengeluhkan kondisi serupa di daerahnya, Saat ini, kata Jihan, nelayan  Surabaya mengalami kesulitan untuk penjualan ikan dan hasil laut lainnya.

“Tengkulak tak bisa menampung banyak hasil laut karena tak bisa menjual. Harga juga mersosot, misalnya ikan bulu ayam. Harganya semula Rp10.000, sekarang jadi Rp7.000 per kilogram” keluh Jihan.

Harga jual yang merosot akibat berkurangnya pembeli menjadi masalah bagi nelayan penangkap ikan maupun pembudidaya. Apalagi, harga bahan bakar minyak saat ini mahal karena subsidi dialihkan kepada ke berbagai jaminan sosial.

 

     Baca juga: Realokasi Anggaran Pilkada 2020 untuk Corona, FITRA: Lewat Permendagri

 

Kondisi ini tentu saja berdampak pada nelayan dan buruh nelayan. Jika hasil menurun, maka gaji buruh nelayan otomatis berkurang. Padahal saat ini harga sembakosudah menjulang naik. “Ini yang menyebabkan banyak nelayan mengambil tabungan mereka untuk melanjutkan hidup. Padahal uang itu sudah mereka alokasikan untuk Lebaran dan sekolah anak,” urainya.

Nelayan perempuan asal Jepara, Maya Dina, menyindir pemerintah lebih memilih memprioritaskan pengemudi ojek online ketimbang nelayan tradisional.  “Nelayan merasa ditinggalkan dan tidak diperhatikan. Padahal di kalangan nelayan sendiri ada kelompok-kelompok yang terpecah,” kata Maya.

 

Upaya Minimal

Nilawati meminta agar setidaknya pemerintah  melakukan upaya pencegahan Covid-19 seperti penyemprotan disinfektan dan sosisialisasi. Upaya lain pemerintah yang diinginkan nelayan tradisional adalah mengatasi penurunan ekspor sehingga nelayan tidak kebingunan menjual hasil tangkapan, mempertahankan produksi dan membuat skema untuk menstabilkan harga ikan.

Selanjutnya, harus ada upaya pemerintah menjaga daya beli masyakarat dengan memberikan stimulus ekonomi dan memberikan pelonggaran/penundaan pembayaran kredit bagi usaha-usaha perikanan skala kecil dan menengah. Terakhir, menyusun program jaring pengaman sosial yang efektif dan disesuaikan bagi nelayan dan pembudidaya skala kecil terdampak Covid-19.

 

Butuh Realisasi

Dengan berbagai ‘badai darat’ yang dihadapi nelayan tradisional itu, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan yang juga menjadi pembicara dalam diskusi berharap pemerintah, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikananan (KKP), segera merealisasi ealokasi  dan refocussing anggaran yang memadai untuk para nelayan tradisional.

Apalagi, kata Misbah, pertumbuhan PDB sektor perikanan selalu di atas PDB Nasional dan PDB sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian. Berdasarkan PDB Atas Dasar Harga Konstan 2010 pada tahun 2019, PDB sektor Perikanan mencapai Rp252.484,60 miliar dengan pertumbuhan sebesar 5,81 persen. Dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

 

Sementara untuk tahun anggaran 2020, KKP menetapkan pertumbuhan PDB perikanan sebesar 7,9 persen.

Misbah kembali merinci, persoalan dari sisi anggaran, dalam kurun 3 tahun terakhir, rata-rata Belanja KKP tidak lebih besar dari 1 persen terhadap total Belanja K/L. Datanya dapat dilihat pada grafik di bawah:

 

Tetapi ajaibnya, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sektor Perikanan selalu lebih rendah dibanding target yang ditetapkan. Hal ini tercermin dari Realisasi PNBP 2017-2018. PNBP Perikanan dalam empat tahun (2017-2020), rata-rata hanya berkontribusi 1,59 persen terhadap Total PNBP Non Migas yang rata-rata sebesar Rp33,2 triliun.

Berikut adalah tren PNBP perikanan tahun 2017-2020:

 

Realisasi anggaran Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tahun 2017 hanya sejumlah Rp645,90 miliar dari alokasi anggaran di awal sebesar Rp1,3 triliun. Sedangkan pada tahun 2018 realisasi anggaran hanya mencapai Rp669,10 miliar dari alokasi angggaran di awal sebesar Rp785,00 miliar.

 

Berdasar Serapan

Dengan kondisi tersebut, Misbah menyarankan skema realokasi berdasar serapan anggaran. Misalnya, realokasi belanja Ditjen Perikanan Tangkap sebesar 36 persen dikali total anggaran Rp702,5 miliar, sehingga didapat sebesar Rp250,69 miliar.

Selanjutnya, realokasi belanja Ditjen Perikanan Budidaya, sebesar 19 persen dikali total anggaran Rp739,60 miliar, sebesar Rp141,27 miliar. Lalu,  realokasi belanja Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebear 33 persen dari total anggaran Rp336 miliar, sebesar Rp120,78 miliar.

 

     Baca juga: Potensi Realokasi Anggaran Covid-19 Pemprov Riau Rp973 Miliar

 

Berdasarkan hasil perhitungan dari tiga Ditjen tersebut, Misbah menyebut bisa didapatkan total realokasi sebesar Rp512,65 miliar yang dapat dipergunakan untuk penanggulangan Covid-19 untuk kaum nelayan tradisional.

Selain itu, Misbah juga menyarankan tiga solusi bagi pemerintah untuk mengatasi kondisi nelayan saat ini, di antaranya; menyerap hasil produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya dengan memaksimalkan sistem rantai dingin.

Selanjutnya, pemerintah juga harus memperkuat kesehatan dan kesejahteraan nelayan tangkap dengan memberikan bantuan kesehatan dan kesejahteraan. Terakhir, pemerintah harus memberikan perizinan dan akses bahan bakar minyak bersubsidi bagi nelayan.

 

Penulis: Yenglis D

Editor: Jimmy Radjah









Info-Anggaran Info-Anggaran Info-Anggaran Info-Anggaran Info-Anggaran Info-Anggaran



Info-Anggaran Berita

  26-06-2020 12:00 WIB

BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Masih Positif




Info-Anggaran Berita

  25-06-2020 14:02 WIB

Pemerintah Harus Umumkan Penggunaan Anggaran Covid-19 Secara Berkala




Info-Anggaran Berita

  23-06-2020 14:00 WIB

Riset dan Teknologi Berkembang Akibat Pandemi Covid-19




Info-Anggaran Berita

  19-06-2020 12:00 WIB

43,8 Persen Masyarakat Tidak Yakin Kartu Prakerja Efektif




Info-Anggaran Berita

  18-06-2020 10:45 WIB

Postur APBN 2020 Bakal Alami Bongkar Pasang Lagi




Info-Anggaran Berita

  16-06-2020 18:00 WIB

Penerimaan Pajak, Impor dan Ekspor Anjlok Akibat Covid-19




Info-Anggaran Berita

  16-06-2020 15:00 WIB

APBN Kuartal II 2020 Defisit Rp179,6 Triliun







   TENTANG KAMI |   KARIER |  IKLAN | HUBUNGI KAMI |    DISCLAIMER



©2019 Info Anggaran. Hak cipta dilindungi Undang-undang.Kebijakan Privasi