Desain pusat ibu kota baru rancangan Kementerian PUPR. (dok BBC Indonesia)

Oleh:  Jimmy   25-03-2020 19:00 WIB

Infoanggaran.com, Jakarta - Meskipun Virus Corona (Covid-19) terus merebak dan hampir semua anggaran APBN dan APBD direalokasi, Kemenko Kemaritiman dan Investasi memastikan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru terus berjalan sesuai rencana.

"Saat ini persiapan masih on track," kata Juru bicara Menko Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi di Jakarta, Selasa (24/3/2020).

Baca juga: Jokowi Teken Inpres Realokasi Anggaran atasi Corona

Saat ini, kata Jodi, koordinasi dengan berbagai calon investor dan mitra untuk mengembangkan ibu kota negara terus dilakukan oleh tim dari Kemenko Kemaritiman dan Investasi bersama Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan. "Tentunya berbagai opsi terkait ibu kota masih kita pertimbangkan, dan pada saatnya nanti akan diputuskan secara bersama," ujarnya.

Puluhan Investor

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan ada sekitar 30 investor dari dalam dan luar negeri yang tertarik untuk ikut membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur. "Saya baru dikirim list-nya, sudah hampir 30 perusahaan besar yang ingin berpartisipasi," katanya akhir Februari lalu.

Puluhan investor itu berasal dari dalam dan luar negeri serta berbagai bidang usaha, mulai dari listrik hingga kendaraan. "Banyak perusahaan investor luar negeri yang ingin masuk, dari Amerika ingin masuk, Jepang masuk, Abu Dhabi (UEA) masuk, Singapura, banyak sekali," katanya.

Pada Januari 2020 kemarin, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan pembangunan infrastruktur tahap pertama di ibu kota negara baru akan dimulai pertengahan tahun 2020. "Kalau di jadwal, kita sudah mulai menyiapkan bendungan air. Kemudian akses jalan ke lokasi. Di semester II 2020 kita mulai," ujar Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Sumadilaga seperti dikutip Kompas.

Baca juga: PUPR Bakal Siapkan Infrastruktur Air Bersih di Ibu Kota Baru

Pembangunan tahap awal ini akan menggunakan skema APBN dengan nilai proyek sebesar Rp500 miliar. Pemerintah mengupayakan seminimal mungkin menggunakan dana APBN. Oleh sebab itu pemerintah terus melobi para investor asing maupun domestik untuk membantu dalam pembangunan ibu kota negara.

Tiga Skema

Deputi Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Rudy Prawiradinata mengatakan, ada tiga skema pembiayaan pembangunan ibu kota baru, yaitu penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan partisipasi swasta.

Baca juga: Defisit APBN Bisa Melebihi Tiga Persen

Rinciannya, seperti dikutip CNBC, adalah 19,2 persen dana berasal dari APBN atau sekitar Rp89,4 triliun. Dana ini akan digunakan untuk membangun infrastruktur dasar, istana negara, gedung TNI dan Polri, perumahan ASN, TNI dan Polri, pembebasan lahan, lahan hijau terbuka, dan pangkalan militer.

Dari skema KPBU sebesar 54,6 persen atau Rp254,436 triliun. Dana ini bakal dialokasikan untuk pembangunan gedung eksekutif, legislatif, yudikatif (seperti gedung DPR, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial dan lainnya), infrastruktur yang tidak tertutup dana APBN, sarana kesehatan dan pendidikan, museum, serta fasilitas pendukung.

Sisanya 26,2 persen atau Rp122,092 triliun berasal dari swasta. Dana ini akan digunakan untuk membangun perumahan umum, sains-techno park, jalan tol, bandara, pelabuhan, mall dan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition). Namun demikian, skema pembiayaan tersebut belum final dan masih bisa diperdalam lagi kajiannya.

Penulis: Jimmy Radjah

Editor: Jimmy Radjah









Info-Anggaran Info-Anggaran Info-Anggaran Info-Anggaran Info-Anggaran Info-Anggaran



Info-Anggaran Berita

  06-04-2020 15:00 WIB

Jokowi Minta Laporan Realokasi Anggaran untuk Corona di Daerah




Info-Anggaran Berita

  06-04-2020 13:29 WIB

Riza Patria Terpilih Jadi Wagub DKI




Info-Anggaran Berita

  06-04-2020 13:30 WIB

Tak Ada Remisi Bagi Napi Korupsi




Info-Anggaran Berita

  06-04-2020 13:06 WIB

Platform Gotong Royong Warga Terkait Covid-19 Diluncurkan




Info-Anggaran Berita

  06-04-2020 12:30 WIB

Pelanggar PSBB Tak Bisa Disanksi




Info-Anggaran Berita

  06-04-2020 11:00 WIB

KMSI Kaltim Minta DPR Tunda RUU Minerba




Info-Anggaran Berita

  05-04-2020 17:00 WIB

Covid-19: ‘Badai’ yang Kini Harus Dihadapi Nelayan Tradisional







   TENTANG KAMI |   KARIER |  IKLAN | HUBUNGI KAMI |    DISCLAIMER



©2019 Info Anggaran. Hak cipta dilindungi Undang-undang.Kebijakan Privasi