Ilustrasi: theindonesianinstitute.com

Oleh:  Redaksi Infoanggaran.com   18-03-2020 16:00 WIB

Korupsi dalam segala bentuknya harus diberantas agar tidak merajalela. Pernyataan bahwa korupsi masih menjangkit secara serius di tanah air di berbagai sector dengan beragam modus sulit untuk dibantah. Perilaku korup serta sistem yang belum mampu mencegahnya secara baik menjadi penyebab tindakan korupsi mudah dilakukan dan terus terjadi.

Transparency International Indonesia (TII) merilis, corruption perception index (CPI) Indonesia di 2018 belum menunjukkan peningkatan secara signifikan. Skor CPI Indonesia pada 2018 adalah 38 dari rentang penilaian 0 – 100. Indonesia berada pada peringkat 89 dari 180 negara. Hasil survei integritas 2017 yang dilakukan KPK juga menunjukkan level integritas yang relatif rendah.

Pengadaan Barang Jasa (BPJ) publik adalah salah satu ceruk korupsi yang paling dominan di tingkat nasional maupun daerah. Laporan KPK tahun 2017 menunjukkan bahwa dari 468 perkara yang sedang dan tengah ditangani, 142 perkara  (31%) di antaranya adalah yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa publik dengan berbagai modus termasuk suap dan gratifikasi yang terkait dengan BPJ.

Secara spesifik, kasus korupsi baik di pemprov maupun kabupaten/kota Riau yang ditangani oleh Aparat Penegak Hukum (APH) pada 2011-2018 didominasi oleh kasus korupsi yang berkaitan PBJ dari alokasi  keuangan daerah. Tiga bentuk korupsi di sektor keuangan daerah terdiri dari 63% kasus korupsi terkait dengan BPJ, 23% terkait dengan operasional penyelenggaraan pemerintah, dan 14% dengan korupsi bantuan-bantuan (hibah/bansos). Tidak hanya dari jumlah kasus, korupsi BPJ yang terjadi juga berkontribusi terhadap kerugian yang cukup besar.

Korupsi pada sektor PBJ ditengarai menjadi penyebab kebocoran anggaran serta berdampak terhadap rendahnya kualitas program dan kegiatan yang dilakukan. Perlu diketahui, 47% proporsi anggaran daerah di Provinsi Riau Riau digunakan untuk membiayai PBJ berbagai rupa. Untuk itu, pemerintah sepakat menetapkan sektor PBJ dan Pembangunan Insfratruktur menjadi target pencegahan korupsi yang dimuat dalam Rencana Aksi (Renaksi) Pencegahan Korupsi di Provinsi Riau dan 12 Kabupaten/kota.

Upaya pencegahan korupsi diarahkan untuk menyelesaian permasalahan BPJ, seperti tingginya intervensi pihak internal dan eksternal pemerintah dalam kegiatan pengadaan, pelaksanaan pengadaan yang tidak sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan, mark-up biaya pengadaan, dan pengadaan fiktif. Namun sayangnya peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) belum optimal untuk mencegah korupsi di sektor tersebut. Selain itu, sistem untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk turut serta mengawasi PBJ juga belum memadai.

Meskipun mekanisme pengadaan menggunakan sistem elektronik yang dikelola oleh unit sendiri, namun ketercukupan informasi masih sangat minim dan terbatas. Informasi penting yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk bepartisipasi dalam pengawasan serta mencegah terjadi kecurangan dari pihak-pihak terkait pelaksanaan pengadaan, belum dipublikasikan secara proaktif oleh penanggungjawab pengadaan. Untuk itu, sebagai upaya mencegah korupsi di sektor PBJ, diperlukan transparansi khususnya informasi yang terkait dengan dokumen pengadaan.

 

Bukan Dokumen Rahasia

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya, setidaknya terdapat delapan dokumen terkait pengadaan barang dan jasa. Yaitu, dokumen kerangka acuan kerja (KAK), dokumen riwayat pengadaan, dokumen standar binding (SBD), dokumen penawaran, dokumen kelompok kerja unit layanan pengadaan, berita acara penetapan pemenang, dan dokumen kontrak kerja.

Tidak jarang pejabat pemerintah beranggapan dokumen-dokumen itu rahasia dan tidak bisa diakses masyarakat. Itu sebabnya sejauh ini dokumen tersebut sulit diakses dari penanggungjawab pelaksana kegiatan. Pemahaman kerahasiaan dokumen terkait PBJ tentu bertentangan dengan semangat keterbukaan informasi sebagai diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

UU KIP memberikan jaminan atas hak informasi publik. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam prroses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan atas kebijakan publik. Secara spesifik, informasi terkait pengadaan barang jasa secara jelas disebutkan di Pasal 11 (1) UU KIP  yang menyebutkan seluruh dokumen kebijakan beserta pendukungnya, perjanjian (pemerintah) dengan pihak ketiga  adalah bagian dari informasi publik yang bersifat terbuka.

Dengan demikian, dokumen terkait barang dan jasa -- termasuk kontrak kerjasama, adalah bagian dari dokumen kebijakan dan dokumen perjanjian dengan pihak ketiga yang dimaksud dalam UU KIP. Artinya, anggapan tentang dokumen pengadaan barang dan jasa adalah informasi rahasia adalah keliru dan tidak berdasar. 

Namun, UU KIP memberikan batasan terhadap informasi publik itu dengan menetapkan adanya informasi yang dikecualikan sebagaimana disebutkan pada Pasal 17 UU KIP. Seperti, informasi yang jika dibuka akan menganggu kepentingan dalam perlindungan kekayaan intelektual dan persaingan tidak sehat, informasi yang berkaitan dengan privasi (data pribadi), atau informasi yang mengganggu proses penegakan hukum. Akan tetapi pengecualian informasi ini sangat ketat dan berbatas waktu dan tidak sembarangan.

Jika melihat regulasi tersebut, maka informasi pengadaan barang dan jasa dapat dikatakan rahasia atau dikecualikan jika dalam proses lelang sedang berjalan. Kapan? yaitu mulai tahapan pengajuan pernawaran sampai kepada penetapan pemenang. Karena, dalam tahap ini dapat berpotensi menganggu persaingan usaha. Paska proses tersebut dilalui, semua kebijakan dan dokumen yang berkaitan dengan PBJ adalah informasi terbuka dan bisa diakses oleh publik.

Memublikasi informasi dokumen pengadaan termasuk kontrak (surat perintah kerja) sehingga mudah diakses oleh publik menjadi penting untuk dilakukan sebagai strategi untuk mencegah korupsi di sektor PBJ ini. Dengan memublikasikan informasi tersebut, masyarakat dapat dengan mudah untuk turut serta melakukan pengawasan untuk memastikan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai dengan rencana dan berkualitas.

Bagi pemerintah, kebijakan publikasi informasi dokumen pengadaan ini selain menjalankan mandat UU, juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah dan meminimalisir disinformasi. Selain itu juga pemerintah dapat memastikan pembangunan benar-benar dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Serta menjadi bentuk implementasi pencegahan korupsi yang telah ditetapkan.

Untuk melaksanakan hal tersebut, maka pemerintah daerah perlu membangun sistem publikasi informasi pengadaan yang mudah diakses masyarakat secara luas. Seperti, mengembangkan aplikasi berbasis elektronik yang digunakan sebagai sarana publikasi. Untuk Provinsi Riau, misalnya, sudah ada publikasi informasi dalam bentuk “Jaga Riau” yang telah memuat beragam informasi. Untuk itu perlu pengembangkan informasi “JAGA Pengadaan Barang Jasa” untuk mencegah korupsi.

----------------------------------

Triono Hadi adalah Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau









Info-Anggaran Info-Anggaran Info-Anggaran Info-Anggaran Info-Anggaran Info-Anggaran



Info-Anggaran Analisis

  08-03-2020 16:35 WIB

Menakar Risiko Utang Pemerintah




Info-Anggaran Analisis

  19-02-2020 14:57 WIB

Omnibus Law; Modus Baru Praktik Korupsi Terstruktur dan Legal?




Info-Anggaran Analisis

  27-01-2020 16:10 WIB

Jebakan Ekonomi Indonesia




Info-Anggaran Analisis

  10-01-2020 00:30 WIB

Menakar Kebijakan Anggaran Banjir DKI







   TENTANG KAMI |   KARIER |  IKLAN | HUBUNGI KAMI |    DISCLAIMER



©2019 Info Anggaran. Hak cipta dilindungi Undang-undang.Kebijakan Privasi